Menkeu Purbaya Kembali Jadi Sorotan: Sentil Bank yang Tolak Anggaran Rp 200 Triliun

Hal itu disebutkan Purbaya bisa mendorong adanya transaksi maupun peminjaman di perbankan.

"Yang jelas, cost of money turun. Jadi yang punya uang, tidak ragu untuk belanjain. Yang mau pinjam ke bank, tidak ragu untuk pinjam," pungkasnya.

Peluang Menambah Guyuran Dana

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya Yudhi Sadewa bicara soal kemungkinan Kemenkeu menambah guyuran dana untuk perbankan.

Ia mengatakan, jika guyuran dana Rp200 triliun di perbankan berdampak positif bagi ekonomi tanah air, tidak menutup kemungkinan akan ditambah alokasi anggarannya.

"Percobaan pertama, taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang tambah lagi," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Purbaya menyebut pemerintah memiliki dana mengendap di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp440 triliun.

Sehingga, kata dia, menambah guyuran dana untuk perbankan, bukan menjadi masalah.

"Nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi kan uang kita tambah terus kan, masuk ada pajak segala macem masuk lagi ke sistem," tutur Purbaya.

Pengamat: Indonesia Makin Berisiko

Menanggapi kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa soal guyuran dana Rp200 triliun untuk perbankan, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai hal tersebut bisa membuat Indonesia berada dalam posisi rentan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Sebab, secara manajemen kas, Saldo Anggaran Lebih (SAL) di BI yang disalurkan Purbaya ke perbankan, nominalnya relatif kecil.

Padahal, kata Rizal, kebutuhan rutin bulanan pemerintah bisa mencapai ratusan triliun, khususnya belanja wajib seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), pembayaran bunga surat berharga negara (SBN), hingga transfer ke daerah (TKD).

Sehingga, Rizal menyampaikan, sisa SAL baru aman ketika dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank Himbara benar-benar likuid dan dapat segera ditarik ketika dibutuhkan.

"Jika tidak, maka posisi kas pemerintah rentan terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan," jelasnya, Minggu (14/9/2025).