Menkeu Purbaya Kembali Jadi Sorotan: Sentil Bank yang Tolak Anggaran Rp 200 Triliun

Menurutnya, risiko utama yang akan terjadi bila arus kas pemerintah menipis adalah keterlambatan pembayaran kewajiban, misalnya ke kontraktor atau pemerintah daerah, yang dapat menekan realisasi belanja dan berdampak ke aktivitas riil.

Selain itu, pemerintah bisa terpaksa menambah penerbitan SBN dalam kondisi pasar yang kurang kondusif.

Sehingga, kata dia, yield naik dan biaya bunga bertambah. Kondisi ini tidak hanya memperbesar utang secara kuantitas, tetapi juga menimbulkan beban bunga yang lebih tinggi di masa depan.

"Dengan kata lain, jika cashflow kering, utang berpotensi membengkak lebih besar dari proyeksi awal, baik karena volume pembiayaan yang meningkat maupun karena premi risiko yang lebih mahal," urainya.

Rizal lantas menghitung, idealnya SAL dijaga pada level aman yang setara dengan satu hingga dua bulan kebutuhan belanja rutin wajib, seperti pembayaran gaji aparatur, bunga utang, dan transfer ke daerah.

"Dengan kebutuhan kas bulanan pemerintah yang rata-rata berada pada kisaran Rp200 triliun hingga Rp250 triliun, maka SAL yang sehat sebaiknya mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun," hitungnya.

Dengan anggaran penyangga sebesar itu, menurutnya, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas kas meski terjadi tekanan penerimaan atau volatilitas pasar pembiayaan.

Jika SAL turun di bawah batas satu bulan belanja wajib, risikonya bukan hanya terganggunya realisasi belanja, tetapi juga meningkatnya biaya utang dan melemahnya kredibilitas fiskal di mata investor.