Apakah Efisiensi Anggaran Seperti Melepas Batuk di Tanggo?

Jika melihat kondisi di lapangan, perputaran ekonomi tampak semakin lambat, daya beli masyarakat menurun, dan berbagai pusat aktivitas ekonomi semakin hari semakin sepi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 berada pada angka 5,12 persen (year on year). 

Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun 2024 yang sebesar 5,05 % . 

Artinya, jika menilik performa ekonomi, bukan perputaran uang di lapangan, kondisi triwulan II tahun 2025 terlihat lebih baik dibandingkan tahun 2024. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu, dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di negara-negara G-20. 

Angka pengangguran turun menjadi 4,76?ri sebelumnya 4,91 % , angka kemiskinan turun menjadi 8,47?ri 8,57 % . 

Menurut beliau, kondisi ekonomi nasional saat ini sehat, stabil, dan dipercaya masyarakat, sebuah penyampaian yang membuatnya menjadi sosok yang cukup diidolakan masyarakat belakangan ini.

Terlepas dari semuanya, jika kita ingin menelusuri akar persoalan, efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat sebenarnya membawa hikmah. 

Dengan efisiensi ini, program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bersifat seremonial, perjalanan dinas studi tiru, atau hibah yang tidak bermanfaat, dapat dialihkan pada program yang benar-benar menyentuh masyarakat dan memberi edukasi. 

Selain itu, kondisi efisiensi diharapkan mendorong kreativitas dan inovasi kepala daerah beserta perangkatnya untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) lebih optimal.

Banyak sumber PAD yang dapat digali dengan memanfaatkan potensi daerah, misalnya sektor pariwisata. 
Selain mempromosikan potensi daerah sebagai identitas daerah, sektor ini juga mendorong pertumbuhan UMKM. 

Kita bisa melihat bagaimana Provinsi Sumatera Barat, dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang jauh lebih kecil dibanding Riau, memaksimalkan potensi wisatanya sehingga mampu menambah pundi-pundi APBD. 

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur serta mengembangkan pariwisata mereka. 

Pemerintah daerah Sumatera Barat juga konsisten mengedukasi masyarakat, khususnya pelaku wisata, agar dapat melayani wisatawan dengan baik. 

Karena itu, seberat apa pun dampak efisiensi, pengaruhnya tidak begitu signifikan bagi daerah tersebut.