DTSEN: Satu Data Menuju Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia

Akademisi melihatnya sebagai ladang riset, dan swasta sebagai peluang investasi. Lantas, bagaimana sesungguhnya DTSEN dipandang dari kacamata mereka? Mari kita telusuri satu per satu.

Sudut Pandang Pemerintah Pusat: Efektivitas Anggaran dan Kebijakan Berbasis Data

Dari perspektif pemerintah pusat, DTSEN adalah jawaban atas masalah klasik: mengapa program bantuan sosial sering salah sasaran? Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun.

Bahkan, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut anggaran ini berpotensi naik menjadi Rp1.000 triliun melalui efisiensi pada pos belanja lain dan pengalihan bansos yang tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya akurasi data untuk efisiensi anggaran. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera, Rabu (18/2/2026), ia menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada perluasan basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan negara. 

"Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat sehingga pajak lebih tinggi," ujarnya, menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang sehat membutuhkan data yang akurat sebagai fondasinya.

Data terbaru menunjukkan keberhasilan pendekatan ini: realisasi belanja pemerintah pusat 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun, lebih rendah sekitar Rp100 triliun dari pagu awal berkat efisiensi, namun program prioritas tetap berjalan. 

Pemerintah bahkan membuka blokir Rp206,4 triliun untuk memastikan kelangsungan belanja bansos dan operasional dasar kementerian/Lembaga.

Dengan data yang valid dan terintegrasi melalui DTSEN, pemerintah dapat melakukan pemetaan penerima bantuan secara presisi. Setiap rupiah APBN dapat dipertanggungjawabkan alokasinya, dan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (anggaran Rp62 triliun di 2026) dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Sudut Pandang Pemerintah Daerah: Akurasi Data hingga ke Desa

Bagi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, DTSEN adalah berkah sekaligus tantangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong penguatan akurasi DTSEN agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026), Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama setiap kebijakan perlindungan sosial. "Kalau datanya tidak akurat, maka bantuannya pasti bakal tidak tepat. Karena itu, pembaruan data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak," terangnya.

Ia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, seluruh pemerintah daerah diminta aktif melakukan perbaikan data secara berkala dan terkoordinasi, mulai dari tingkat desa hingga pusat. Proses ini melibatkan musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW agar kondisi riil masyarakat dapat terdata secara objektif dan transparan.

Sebagai contoh keberhasilan, Gus Ipul menyebut Kabupaten Banyuwangi. Sebelum dilakukan perbaikan, tingkat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di daerah tersebut mencapai 77 persen. Namun, setelah pembaruan data dilakukan secara menyeluruh, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 28 persen.

"Ini bukti bahwa kalau data kita benahi bersama-sama, hasilnya nyata. Ke depan, kami menargetkan tingkat kesalahan data bantuan sosial bisa ditekan di bawah 10 persen," tegasnya