DTSEN: Satu Data Menuju Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia

Tantangannya, tidak semua daerah memiliki kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi memadai. Dari 514 kabupaten/kota, baru sekitar 60 persen yang memiliki koneksi internet stabil untuk mendukung sinkronasi data real-time. Di sinilah peran pemerintah pusat untuk terus mendampingi dan membangun kapasitas daerah.

Sudut Pandang Masyarakat Penerima Manfaat: Keadilan dan Kepastian

Bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, DTSEN membawa angin segar sekaligus dinamika baru. DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. 

Pembagian ini menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial dengan ketentuan: Desil 1-4 berpeluang besar mendapat bantuan (sangat miskin hingga miskin), Desil 5-6 dipertimbangkan (hampir miskin), dan Desil 7-10 kecil peluang mendapat bantuan (sudah berkecukupan).

Penerapan DTSEN yang dimulai Februari 2025 langsung berdampak pada penyaluran bantuan sosial. 

Program Keluarga Harapan (PKH) kini hanya diperuntukkan bagi keluarga di Desil 1 hingga Desil 4. Akibat perubahan kriteria ini, sebanyak 43.200 orang yang dulunya menjadi penerima bantuan, kini tidak lagi karena tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan data DTSEN.

Namun, DTSEN juga membawa perbaikan signifikan. Hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan, sebelum penerapan sistem digital berbasis DTSEN, tingkat kesalahan data penerima manfaat yang tidak terdaftar (exclusion error) untuk PKH tercatat 77,7 persen. sedangkan BPNT mencapai 70 persen. Setelah uji coba, tingkat kesalahan tersebut turun menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.

Sementara itu, kesalahan data pada penerima manfaat yang terdaftar (inclusion error) juga menurun. Untuk PKH, angkanya turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen sedangkan BPNT dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

Gus Ipul menegaskan, akurasi data sulit mencapai 100 persen mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berubah, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga. Ia berharap pembaruan DTSEN yang dilakukan setiap hari, disertai pelaporan rutin setiap tiga bulan oleh BPS dari tingkat daerah hingga nasional, mampu terus meningkatkan ketepatan data penerima bansos .

Sudut Pandang Akademisi dan Peneliti: Khazanah Data untuk Perencanaan Masa Depan

Dari menara kampus, DTSEN dilihat sebagai sumber ilmu pengetahuan luar biasa. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ada sebanyak 40 variabel yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel ini di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, hingga konsumsi listrik.

"Jadi sebetulnya ada 39-40 indikator kesejahteraan yang digunakan untuk menyusun kesejahteraan setiap keluarga. Rumah pun dilihat dari atap, dari kondisi dinding, lantai, luas rumah per kapita dan seterusnya. Lalu juga pengeluaran listrik. Jadi intinya memang itu bukan menjelaskan tentang pendapatan, tetapi menjelaskan bagaimana tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan berbagai faktor atau indikator tadi," jelas Amalia di DPR

Saat ini, BPS tengah melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan (ground check) terhadap 5,9 juta keluarga dari 11 juta orang penerima manfaat PBI BPJS Kesehatan dengan status non-aktif . Sebelumnya, BPS juga telah melakukan pengecekan ulang dan aktivasi 106.153 penderita katastropis penerima manfaat PBI.

Amalia mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat saat didatangi oleh petugas BPS. "Kita pesan kepada masyarakat, kalau didatangi oleh petugas kami mohon kiranya memberikan informasi yang tepat, yang benar, sehingga nanti kami bisa mendapatkan data yang akurat," pungkasnya .

Dengan data tunggal yang komprehensif, para akademisi dapat membuat model prediksi kemiskinan hingga tingkat desa, menganalisis efektivitas berbagai program intervensi, atau memetakan potensi ekonomi lokal. DTSEN adalah tambang emas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perencanaan pembangunan jangka panjang.