Dari Mulutnya Terlontar Kata Rakyat Jelata, Deddy Sitorus Beberkan Peran Host Pancing Perdebatan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sosok Deddy Sitorus yang kini jadi buruan netizen usai pernyataan kontroversialnya terkait dengan sebutan rakyat jelata.

Deddy Sitorus ini memang jadi viral setelah beberapa anggota DPR Ri dipecat usai pernyataan yang menimbbulkan kemarahan publik.

Dan publik kini mendesa Deddy Sitorus untuk dipecat karena pernyataannya yang jelas-jelas bisa dilihat dan didengar oleh publik setelah viral di medsos.

Baca juga: UPDATE Demo 1 September di Riau : Beberapa Sekolah Belajar Daring, Lalin Depan DPRD Riau Dialihkan

Ada video yang memperlihatkan Dedy Sitorus dnegan pongahnya menyebutkan kata rakyat jelata ketika dipertanyakan soal gajinya.

Lalu, apa kabar Deddy Sitorus usai beberapa kader dan anggota DPR RI dipecat ? Bagaimana langkah PDI Perjuangan

Sorotan publik bergeser ke Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai masing-masing lantaran dinilai telah menunjukkan sikap arogan atau melontarkan pernyataan yang dinilai tidak empati terhadap masyarakat.

Pada Minggu (31/8/2025) kemarin, total ada lima anggota DPR RI yang resmi dinonaktifkan oleh partainya, yakni:

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach - Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) - Partai Amanat Nasional (PAN)

Adies Kadir - Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar)

Kini salah satu kader PDI Perjuangan Deddy Sitorus, juga sempat menuai kontroversi dengan pernyataannya yang dinilai menyakitkan.

Kalimat Tajam dan Tidak Empati

Pernyataan Deddy Sitorus saat menjadi tamu di acara “Kontroversi” di Metro TV pada Desember 2024 kembali viral pada Agustus 2025 ini.

Dalam acara itu, Deddy menanggapi pertanyaan pembawa acara, Zilvia Iskandar, mengenai ketimpangan antara tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan dan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membebani pekerja berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional). 

Deddy menyebut perbandingan antara gaji DPR dan pekerja UMR, seperti tukang becak atau buruh, sebagai “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah.