Gantikan Sri Mulyani, Menkeu Purbaya Bakal Salurkan Uang Rp 200 Triliun yang Ngendap di BI

Menkeu Purbaya memastikan bahwa dalam RAPBN 2026 tidak akan ada pemotongan anggaran TKD.
Penambahan TKD masih dalam tahap diskusi dengan DPR RI.

2. Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu caranya adalah dengan pengalokasian TKD dan peningkatan belanja pemerintah.

3. Perbaikan Penyerapan Anggaran dan Manajemen Kas

Menkeu menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang lebih baik.
Manajemen kas yang efisien diperlukan agar tidak mengganggu sistem keuangan.

4. Pemanfaatan Kas Negara di BI

Kas negara di rekening BI mencapai Rp 425 triliun-Rp 430 triliun.
Menkeu akan menyalurkan sekitar Rp 200 triliun ke sistem perbankan nasional.

5. Mekanisme Penyaluran Dana ke Perbankan

Dana disalurkan melalui rekening pemerintah di bank.
Perbankan akan terdorong menyalurkan kredit agar tidak merugi membayar bunga.
Menkeu ingin memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi "senjata" ke perbankan.

6. Evaluasi dan Kelanjutan Kebijakan

Jika kebijakan berhasil, akan terus diulang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Menkeu akan berdiskusi dengan Gubernur BI untuk mendukung kebijakan ini.

7. Dampak dari Kas Negara yang Mengendap

Kas negara yang mengendap di BI menyebabkan sistem keuangan menjadi kering.
Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang di masyarakat.

8. Kritik terhadap Kebijakan Sebelumnya

Menkeu menyebut kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya menyebabkan sistem finansial kering.
Akibatnya, ekonomi melambat dan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.