Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Pengamat Apresiasi Langkah Presiden Prabowo

"Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri, tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

Bambang menilai, tanpa sistem yang baik, siapapun Kapolri yang terpilih akan sangat berpotensi mempertahankan status quo dan zona nyaman.

Ia menambahkan, reformasi Polri tidak bisa digantungkan pada satu personal saja.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mulai membangun sistem yang lebih baik, dimulai dari revisi Undang-Undang (UU) Polri.

"Problemnya adalah bagaimana draf revisi UU Polri itu akan dibentuk, apakah benar menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat, atau cuma melindungi kepentingan status quo," katanya.

Bambang juga menambahkan bahwa pilihan Presiden Prabowo akan menjadi indikator jelas dari visinya terhadap Polri.

"Apakah Presiden berpikir untuk membangun Polri yang lebih baik untuk negara atau hanya memilih sosok yang bisa mengamankan kepentingan kekuasaannya belaka," ungkapnya.

Rencana Pembentukan Tim Reformasi Polri

Tuntutan untuk mereformasi Polri ternyata bukan hanya datang dari pengamat, tetapi juga dari masyarakat sipil.

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M Syarif, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk tim reformasi Polri.

Saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/9/2025), Laode, yang juga salah satu tokoh GNB, mengatakan bahwa Prabowo mengaku sudah memikirkan reformasi Polri bahkan sebelum pertemuan tersebut.

"Ketika beliau membaca itu (usulan pembentukan tim reformasi Polri), beliau langsung memberi jawaban bahwa 'wah ini sudah dipikirkan, walaupun saya tidak bertemu Bapak-bapak ini sudah dipikirkan dan ini akan segera dilaksanakan'," tutur Laode, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Lebih lanjut, Laode menyatakan bahwa Presiden bahkan menyebut Keppres (Keputusan Presiden) terkait reformasi Polri tinggal ditandatangani.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu ini.

Meskipun belum mengetahui secara pasti isi Keppres tersebut, Laode dan para tokoh GNB mengaku sangat menghargai respons positif dari Presiden Prabowo.