Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Pengamat Apresiasi Langkah Presiden Prabowo

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menilai langkah Istana Negara yang secara resmi membantah isu pergantian Kapolri sebagai manuver politik yang cerdas dan tepat waktu.

Menurut Haidar, pernyataan bahwa tidak ada Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah ingin menjaga wibawa institusi negara sekaligus menegakkan konstitusi tanpa kompromi.

Ia menyebut isu liar seperti ini bisa menciptakan delegitimasi dan mengganggu stabilitas nasional.

“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025) malam.

Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik.

“Klaim bahwa bulan depan ‘pasti’ ada pergantian Kapolri tanpa landasan hukum maupun sinyal resmi dari pemerintah menimbulkan kesan seolah pengelolaan jabatan Kapolri hanyalah transaksi politik jangka pendek,” tambahnya.

Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Menurutnya, penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat.

Baca juga: Fakta Baru Ledakan Dahsyat di Pamulang, Berawal dari Niat Bikin Kopi, Korban Luka Bakar 100 Persen

Baca juga: Video: Yunus Nekat Bunuh Teman Kencan di Wisma Sidrap, Padahal Suami Korban di Luar Kamar

“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar adanya surat presiden (surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujar Prasetyo kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Haidar menilai kecepatan dan ketegasan komunikasi politik seperti ini merupakan bagian dari strategi menjaga kewibawaan negara.

“Istana telah mengambil posisi yang benar: menjawab isu dengan fakta, bukan diam-diam membiarkan isu liar berkembang,” tegasnya.

Menurutnya, sikap tersebut bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan pernyataan politik bahwa kepemimpinan Polri tetap berada dalam kendali konstitusional, bukan opini publik yang dibentuk oleh narasi spekulatif.

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Salah satu insiden yang memicu kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Meski Istana dan DPR telah membantah adanya surpres, publik masih menunggu kepastian langsung dari Presiden Prabowo.

4 Komjen Diisukan Masuk Bursa Calon Kapolri

Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin santer terdengar.

Sejumlah nama perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen Pol) mencuat sebagai kandidat kuat.

Komjen Pol berada di atas Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dan di bawah Jenderal Polisi (Jenderal Pol).

Pangkat ini dilambangkan dengan tiga bintang emas di pundak

Isu pergantian Kapolri ini memicu pertanyaan besar, siapa yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto dan seberapa jauh komitmennya untuk mereformasi institusi Polri?

Setidaknya ada empat jenderal bintang tiga yang dikabarkan masuk bursa calon Kapolri.

Mereka adalah Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), Komjen Syahardiantono (Kabareskrim), dan Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekjen KKP).

Keempatnya dikenal memiliki rekam jejak dan keahlian yang beragam.

Pentingnya Sistem dan Revisi UU Polri

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, berpendapat bahwa persoalan penggantian Kapolri bukan lagi soal siapa sosoknya, melainkan tentang komitmen untuk melakukan reformasi Polri secara menyeluruh.

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) adalah sebuah lembaga kajian independen di Indonesia yang fokus pada isu-isu pertahanan, keamanan, dan strategi nasional.

Lembaga ini dikenal karena analisisnya yang tajam dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

Menurut Bambang Rukminto, memilih Kapolri saja tidak cukup jika tidak disertai dengan perbaikan sistem.

"Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri, tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

Bambang menilai, tanpa sistem yang baik, siapapun Kapolri yang terpilih akan sangat berpotensi mempertahankan status quo dan zona nyaman.

Ia menambahkan, reformasi Polri tidak bisa digantungkan pada satu personal saja.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mulai membangun sistem yang lebih baik, dimulai dari revisi Undang-Undang (UU) Polri.

"Problemnya adalah bagaimana draf revisi UU Polri itu akan dibentuk, apakah benar menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat, atau cuma melindungi kepentingan status quo," katanya.

Bambang juga menambahkan bahwa pilihan Presiden Prabowo akan menjadi indikator jelas dari visinya terhadap Polri.

"Apakah Presiden berpikir untuk membangun Polri yang lebih baik untuk negara atau hanya memilih sosok yang bisa mengamankan kepentingan kekuasaannya belaka," ungkapnya.

Rencana Pembentukan Tim Reformasi Polri

Tuntutan untuk mereformasi Polri ternyata bukan hanya datang dari pengamat, tetapi juga dari masyarakat sipil.

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M Syarif, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk tim reformasi Polri.

Saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/9/2025), Laode, yang juga salah satu tokoh GNB, mengatakan bahwa Prabowo mengaku sudah memikirkan reformasi Polri bahkan sebelum pertemuan tersebut.

"Ketika beliau membaca itu (usulan pembentukan tim reformasi Polri), beliau langsung memberi jawaban bahwa 'wah ini sudah dipikirkan, walaupun saya tidak bertemu Bapak-bapak ini sudah dipikirkan dan ini akan segera dilaksanakan'," tutur Laode, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Lebih lanjut, Laode menyatakan bahwa Presiden bahkan menyebut Keppres (Keputusan Presiden) terkait reformasi Polri tinggal ditandatangani.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu ini.

Meskipun belum mengetahui secara pasti isi Keppres tersebut, Laode dan para tokoh GNB mengaku sangat menghargai respons positif dari Presiden Prabowo.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo, baik dalam memilih calon Kapolri maupun dalam merealisasikan janji reformasi, akan sangat dinanti oleh publik.

Desakan untuk Mengganti Kapolri

Isu pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo semakin menguat di tengah desakan publik dan pengamat.

Puncaknya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat ke DPR RI berisi nama-nama calon pengganti Kapolri.

Desakan untuk mengganti Jenderal Listyo muncul setelah serangkaian insiden, termasuk kecelakaan yang menewaskan pengemudi ojek online dan tewasnya demonstran dalam unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

Meskipun demikian, informasi ini masih simpang siur.

Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI mengaku belum menerima surat resmi dari Istana.