Luhut Minta Purbaya Tak Memotong Anggaran MBG, Menkeu: Kalau Tak Terserap, Kami Potong

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perbedaan pendapat antara dua pejabat tinggi negara mencuat terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ternyata tetap pada pendiriannya.

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal itu akan dilakukan kendati telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukannya.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Purbaya menyampaikan apresiasinya atas perhatian Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG.

“Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.

Namun, sikap Purbaya tetap tegas, anggaran yang tidak digunakan akan ditarik kembali. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia meminta agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Luhut juga mengingatkan Dadan agar anggaran MBG yang telah dialokasikan digunakan secara optimal.

“Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran,” katanya.

Dadan menyampaikan bahwa serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun hingga 3 Oktober 2025.

Luhut menambahkan, jika anggaran MBG terserap dengan baik, dampaknya akan terasa langsung pada pergerakan ekonomi masyarakat.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa program MBG telah membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja.

“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.

Menurutnya, MBG menjadi salah satu peluang konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi global.

“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.

Kemenkeu Ubah Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pihaknya mengubah penyaluran dana MBG untuk mempercepat realisasi program.

Awalnya, mekanisme pencairan anggaran menggunakan skema reimburse atau klaim penggantian setelah belanja dilakukan per April 2025. 

Namun sejak Mei, sistem diganti dengan skema perencanaan kebutuhan.

“Tapi setelah bulan April, nggak gitu. Dia bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Gitu. Ini ada perubahan," kata Primanto saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat.

Perubahan mekanisme tersebut, kata Primanto, terbukti mempercepat penyaluran. 

Primanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG meningkat tajam sejak Juni hingga Agustus, bahkan pada Agustus–September 2025 pencairan naik tiga kali lipat.

“Sekarang realisasinya sudah mencapai sekitar Rp20 triliun, dengan penerima 30 juta orang dan lebih dari 13 ribu SPPG,” jelasnya.

Primanto menambahkan, Kemenkeu juga menempatkan tim khusus di BGN untuk mendukung proses perbendaharaan agar tidak terjadi hambatan.

Menurutnya, perubahan sistem ini, dilakukan atas dua alasan. Pertama, karena adanya permintaan percepatan dari Presiden Prabowo Subianto agar target 83 juta penerima segera tercapai. 

Kedua adalah karena hasil evaluasi internal yang menunjukkan bahwa skema reimburse tidak efektif untuk model program MBG.

"Ini kan kita mau mempercepat. Nah, dan di awal kita kan masih pakai model yang konvensional. Coba kita lihat, berapa sih realisasinya. Sekarang duitnya gue kasih dulu, buat 10 hari," ujar Primanto. 

"Jadi modelnya seperti itu. Dan itu buktinya sudah ada. Jadi percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan terakhir. Setelah bulan April. Nah, ini sudah mulai tinggi," imbuhnya.

( Tribunpekanbaru.com / KOMPAS )