Sebulan Jadi Menteri Keuangan, Ini Deretan Gebrakan 'Menteri Koboi' Purbaya yang Jadi Sorotan

TRIBUNPEKANBARU.COM  - Sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan, sosok Purbaya Yudhi Sadewa jadi perhatian publik dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai cukup berani.

Ia pun dijuluki menteri koboi karena cukup berani mengambil gebrakan-gebrakan dalam kebijakannya.

Purbaya Yudhi Sadewa telah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sebulan, terhitung sejak dia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.

Terbaru, kebijakannya yang jadi perhatian adalah menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Purbaya menjelaskan, pemerintah sudah tidak lagi menerima dividen badan usaha milik negara (BUMN) karena dialihkan ke BPI Danantara.

Oleh karenanya, seharusnya Danantara lah yang membayar utang proyek tersebut mengingat pemegang saham terbesar operator Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.

Baca juga: Baru 1 Bulan Jadi Menteri, Purbaya Diteror Santet di Rumah, Sang Anak Ngaku Tahu Pelakunya

Baca juga: Gaji PNS, TNI-Polri Naik 12 Persen Oktober 2025? Menkeu Purbaya Tegaskan Kondisi Terkini

Akibatnya, pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 80 triliun, sehingga target PNBP 2025 berpotensi hanya tercapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.

Purbaya bilang, usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN sudah diutarakan ke Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani.

 "Sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat. Dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ," ucapnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

Berikut ini beberapa kebijakan berani yang diterapkan Menkeu Purbaya:

1. Pindahkan Dana SAL Rp 200 Triliun dari BI ke Bank Himbara

Gebrakan Purbaya yang paling kontroversial ialah memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan dalam negeri.

Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini ditempatkan di lima bank milik pemerintah (Himbara) dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.