Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Sebulan Jadi Menteri Keuangan, Ini Deretan Gebrakan 'Menteri Koboi' Purbaya yang Jadi Sorotan

Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Editor: Sesri
Tribunnews/ Taufik Ismail
Menteri Keuangan Purbaya 

Pemerintah mengucurkan dana tersebut dengan proporsi masing-masing sebanyak Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kemudian sebanyak Rp 25 triliun untuk BTN dan Rp 10 triliun untuk BSI.

Penempatan dana pemerintah di sistem perbankan ini bertujuan agar disalurkan perbankan dalam bentuk kredit produktif ke sektor usaha maupun masyarakat.

Dengan begitu, dana pemerintah dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga dan pengusaha dapat melakukan ekspansi usaha sehingga kebijakan ini akan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Agar kebijakan berjalan lancar dan tidak melenceng dari tujuannya, Purbaya mewanti-wanti perbankan untuk tidak menggunakan dana ini untuk membeli instumen investasi seperti obligasi maupun valuta asing.

"Jangan sampai uangnya dibeli, dipakai untuk membeli dollar AS sehingga saya memberikan uang untuk menghancurkan rupiah," kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Adapun realisasi penyaluran dana pemerintah Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara pada 12-30 September 2025 telah mencapai Rp 112,4 triliun atau 56 persen.

Rinciannya, Bank Mandiri mencatat penyaluran tertinggi, mencapai 74 persen dari Rp 55 triliun. Bank BRI menyalurkan 62 persen dari Rp 55 triliun, dan Bank BNI sebesar 50 persen dari jumlah yang sama.

Bank BTN menyalurkan 19 persen dari Rp 25 triliun, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan 55 persen dari Rp 10 triliun.

Ke depan, Purbaya akan terus mendorong dan memastikan perbankan menyalurkan seluruh dana tersebut. Terutama bagi BTN yang penyerapannya masih sangat rendah.

Ke depan, Purbaya akan menyasar bank pembagunan daerha (BPD) untuk ditempatkan juga dana pemerintah ini. Sejauh ini baru ada dua BPD yang diincar pemerintah yaitu Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Meski begitu, Purbaya belum dapat memastikan besaran dana deposito yang akan ditempatkan di dua BPD tersebut.

"Saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik ngurusnya, waduh enggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa," ucap Purbaya.

2. Perangi Rokok Ilegal

Dalam upayanya memberantas peredaran rokok ilegal, Purbaya bakal pelototi penjualan daring yakni e-commerce maupun luring seperti warung kelontong.

Sejumlah operator e-commerce telah dipanggil untuk memastikan mereka melarang penjualan rokok ilegal di platform masing-masing

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved