Karir Politik Taufiqur Rahman Anak Gubernur Sumbar Mahyeldi yang Ditunjuk Jadi Ketua PSI Sumbar

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sosok Tautiqur Rahman putra Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi tengah jadi perhatian publik.

Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumbar.

Penunjukan Taufiqur Rahman itu diumumkan dalam Konsolidasi DPP PSI di Jakarta pada Rabu (15/10/2025).

Diketahui sebelumnya Taufiqur Rahman anak keempat Mahyeldi merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki DPW PKS Sumbar, Taufiqur Rahman masih tercatat sebagai anggota PKS.

Taufiq pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan 4 pada Pemilu 2024 melalui PKS.

Namun saat itu ia belum memperoleh suara yang cukup dan gagal duduk di DPRD Sumbar.

Kabar ditunjuknya Tauqif sebagai Ketua PSI Sumbar ini ramai diperbincangkan di internal PKS Sumbar.

Baca juga: Jokowi Soal Banyaknya Tokoh Politik Gabung PSI: Klaim Bagian dari Demokrasi Terbuka

Baca juga: Tiba-Tiba Jokowi Kunjungi Presiden Prabowo, Pengamat: Tak Baik untuk Demokrasi, Singgung PSI

Sekretaris DPW PKS Sumbar, Nosa Ekananda, mengatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran kabar tersebut.

“Untuk saat ini kami masih kroscek kebenaran informasi ini. Nanti akan kami kabari lagi setelah kroscek informasi ini, karena kami takut salah bicara terkait hal ini,” ujar Nosa Ekananda kepada TribunPadang.com, Kamis (16/10/2025).

Nosa menyebut, kabar penunjukan Taufiqur Rahman sebagai Ketua PSI Sumbar memang cukup mengejutkan dan menimbulkan pembahasan di internal PKS sejak pagi tadi.

“Di internal PKS pagi ini juga heboh terkait informasi ini. Jadi kami perlu memastikan dulu sebelum memberi pernyataan terkait ini,” katanya.

Lebih lanjut, Nosa menjelaskan bahwa dalam struktur PKS, tidak digunakan lagi istilah “kader”, melainkan “anggota partai”.

Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak politik untuk bergabung atau keluar dari partai mana pun.

“Di PKS kami tidak memakai istilah kader lagi, tapi anggota partai. Dan siapapun bisa masuk atau keluar, karena itu hak politik masing-masing,” jelasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Tribun Padang)