Sidang Ijazah Gibran yang Digugat Rp 125 Triliun Ditunda Lagi, Mobil Kuasa Hukum Rusak

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sidang gugatan perdata Rp 125 triliun terhadap Ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming kembali digelar.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

Penggugat, Subhan Palal tampak hadir dalam sidang gugatan perdata ini.

Seperti biasa, Subhan kembali terlihat dengan penampilan nyentriknya yakni sarungan serta jas hitam. 

Sekira pukul 13.48 WIB, Subhan pun bergegas menuju ruang persidangan di Ruang Soebekti 2, lantai 3, Gedung PN Jakpus.

Dalam persidangan, majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga Senin 3 November 2025, mendatang.

Subhan Palal pun mengaku kecewa dengan ketidakhadiran pihak tergugat.

"Jadi sidang hari ini, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir, maka akan dipanggil kembali untuk sidang berikutnya hari Senin 3 November 2025. Alasannya tadi enggak jelas," kata Subhan.

Subhan menyebut seharusnya pihak kuasa hukum tergugat hadir dalam persidangan, mengingat pentingnya agenda persidangan.

"Padahal di sidang, kemarin sudah diagendakan untuk hari ini untuk pembacaan penetapan tentang surat kuasa," jelas Subhan.

Sementara, Kuasa Hukum Wapres Gibran, Dadang Herli menjelaskan ketidakhadirannya dalam sidang hari ini.

Saat dikonformasi wartawan, dia menyebut mobilnya bermasalah dalam perjalanan.

"Kami ada trouble kendaraan saat perjalanan. Berganti mobil, namun tidak terkejar waktunya," ujar Dadang.

Dadang juga mengonfirmasi jika pihaknya akan siap hadir dalam sidang selanjutnya pada 3 November, mendatang.

Subhan Sang Penggugat Gibran

Subhan adalah penggugat Gibran dan KPU.

Dalam media beberapa waktu lalu tidak menemui jalur damai.

Kedua tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Subhan agar Gibran dan ketua serta jajaran KPU mundur dari jabatannya.

Dengan tidak tercapainya perdamaian, perkara pun berlanjut ke pokok gugatan.

Dalam petitumnya, Subhan menuntut agar Gibran dan KPU dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta meminta ganti rugi imateriil senilai Rp 125 triliun.

Latar Belakang Gugatan terhadap Gibran

Subhan mempersoalkan riwayat pendidikan SMA Gibran, yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan syarat pendaftaran calon wakil presiden.

Berdasarkan data KPU RI, Gibran diketahui pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch Sydney (2004–2007), yang keduanya merupakan setara SMA.

Meski demikian, Subhan menegaskan bahwa yang ia persoalkan bukan soal kelulusan, melainkan tempat Gibran mengenyam pendidikan.

Ia berpendapat, hal tersebut perlu diuji demi kejelasan legalitas pendidikan pejabat publik.

Tahapan Mediasi Masih Berlanjut

Proses mediasi antara kedua pihak akan dilanjutkan pada 13 Oktober 2025 dengan agenda tanggapan dari kuasa hukum Gibran dan KPU RI.

Jika kedua syarat yang diajukan penggugat, permintaan maaf dan pengunduran diri, tidak dipenuhi, Subhan menyatakan siap menempuh upaya hukum lanjutan.

Dalam proposal perdamaian yang dibacakannya, Subhan menulis:

“Para Tergugat harus meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Para Tergugat harus menyatakan mundur dari jabatannya masing-masing saat ini,”.

Jika kedua syarat tersebut dilaksanakan, Subhan berjanji akan mencabut gugatan.

Namun jika tidak, ia siap mengambil langkah hukum berikutnya.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews )