Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Soal Utang Whoosh, Danantara Kabulkan Permintaan Menkeu Purbaya soal Kunjungan ke China

Purbaya Yudhi Sadewa sendiri memastikan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal pembayaran utang Whoosh.

Kompas.com/Isna Rifka Sri Rahayu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan. 

Sementara, kata dia, pengadaan rolling stock atau sarana operasional akan ditanggung oleh pihak Danantara.

"Mereka yang nanggung. Cuma saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa," ucap dia.

Meski begitu, Purbaya memastikan skema pembagian peran dengan Danantara tidak akan merugikan negara.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat."

"Tapi, kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi ini prosesnya masih berjalan," pungkasnya.

Masalah di Proyek Whoosh

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi selama proses pembangunan proyek Whoosh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan yang menjadi fokus penyelidikan saat ini adalah menelurusi alur pengadaan lahan yang bermasalah.

KPK mengungkapkan ada oknum yang menjual tanah negara kepada negara, dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh.

Budi menyebut, modus yang tengah didalami penyidik adalah negara dipaksa membeli lahan yang sebenarnya sudah tercatat sebagai aset negara.

"Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan," ungkap Budi, Senin (17/11/2025).

"Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara."

"Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu," jelasnya.

Selain tanah negara yang dijual, KPK juga menelusuri dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam proses pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Budi mengatakan sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan lahan telah dimintai keterangan.

"Sudah lumayan ya, yang diminta keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan," ujar Budi.

Namun, KPK belum merinci siapa saja pihak yang dipanggil, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, maupun pengembang di sekitar stasiun.

"Karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, diminta keterangan."

"Tapi tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan," pungkasnya.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved