Dukung Program 3 Juta Rumah, Riau Siap Bangun Hunian untuk Warga Tak Mampu

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Bagi Gubernur Riau Abdul Wahid, rumah bukan sekadar bangunan berdinding dan beratap.

Ia adalah pondasi pembentuk keluarga, tempat tumbuhnya generasi, sekaligus kunci memutus mata rantai kemiskinan. 

Namun, kebutuhan papan ini kerap terabaikan, tertutup oleh prioritas sandang dan pangan.

Pandangan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi percepatan program nasional pembangunan 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Balai Serindit, Kamis (14/8/2025). 

Pemprov Riau, tegasnya, memberikan dukungan penuh agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Perumahan kadang terabaikan, padahal sangat penting. Keluarga itu dibina dan dibentuk dari rumah,” ujarnya.

Menurut Wahid, kemiskinan di Riau berakar pada dua hal.

Yakni kultural dan struktural.

Kemiskinan kultural lahir dari kebiasaan yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sebagian suku pedalaman yang tetap memilih tinggal di sampan meski sudah difasilitasi rumah. 

Baca juga: Besok, Gubernur Riau Launching Sekolah Rakyat Tingkat SMA, Ada Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Baca juga: Di Riau Ada Daerah Naikkan Pajak Hingga 200 Persen, Dewan Ingatkan Harus Belajar dari Kasus Pati

Sedangkan kemiskinan struktural terjadi saat kebijakan membatasi warga mengelola sumber daya di wilayahnya.

Ia menilai regulasi dari pemerintah pusat harus lebih sederhana agar pembangunan perumahan bisa berjalan cepat dan efektif. 

“Kalau mereka bisa mengelola tapi malah dibatasi, ya akhirnya tetap miskin. Jangan sampai ini terus terjadi,” tegasnya.

Gubri menambahkan, banyak warga miskin yang tidak memenuhi syarat kredit, sementara yang mampu kredit pun kerap kesulitan membayar bunga.

Karena itu, ia mendorong adanya intervensi pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Riau akan menggandeng BUMD untuk fokus membangun rumah layak huni bagi rakyat.