Ujian Komunikasi Publik

Satu pernyataan bisa memicu gejolak, baik di pasar modal maupun di ruang publik.

Ke depan, Purbaya perlu segera membuktikan kinerjanya. Janji memperbanyak lapangan kerja adalah harapan yang nyata, tetapi harus disertai program konkrit.

Misalnya, mempercepat realisasi anggaran padat karya, memberikan stimulus kepada UMKM, serta memperluas akses pelatihan keterampilan bagi generasi muda.

Selain itu, komunikasi publik kementerian harus diperkuat. Juru bicara dan tim komunikasi strategis harus bekerja lebih cermat dalam mengemas pesan, sehingga tidak lagi muncul kesan pejabat berbicara tanpa filter.

Dengan begitu, masyarakat bisa memahami arah kebijakan fiskal tanpa merasa diremehkan.

Pemerintah juga harus merangkul aspirasi rakyat, termasuk kritik yang disampaikan melalui tuntutan 17+8.

Demonstrasi dan suara jalanan adalah bagian dari demokrasi, bukan sekadar gangguan.

Justru dari sanalah pemerintah bisa mengukur denyut nadi persoalan riil yang dialami masyarakat.

Menkeu baru baru saja dilantik. Kesalahan komunikasi awal semoga menjadi pelajaran penting, bukan preseden buruk.

Purbaya punya kesempatan membalikkan persepsi publik dengan kinerja nyata, kebijakan yang pro-rakyat, dan komunikasi yang bijak.

Sebab, pada akhirnya, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh rasa percaya dan keadilan yang dirasakan masyarakat. (*)