Antara TPP Pejabat dan Derita Rakyat

Antara TPP Pejabat dan Derita Rakyat
Oleh: Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

STRUKTUR Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 kembali menuai sorotan.

Dari total Rp 9,28 triliun, lebih dari Rp 2,8 triliun atau 26,3 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. 

Ironisnya, lebih dari Rp 1 triliun di antaranya digunakan khusus untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Angka ini bukan saja besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa berpihakkah anggaran daerah pada rakyat?

TPP sejatinya dirancang sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, ketika nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan bagi pejabat eselon tinggi, publik wajar merasa kecewa.

Sebab, di sisi lain, masyarakat kecil sedang berjibaku menghadapi harga pangan yang mahal, biaya pendidikan yang tinggi, dan akses kesehatan yang terbatas.

Dari perspektif kebijakan publik, proporsi belanja pegawai yang menelan sepertiga APBD jelas terlalu besar.

Apalagi, alokasi untuk belanja modal — yang seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur — justru menurun signifikan.

Pada 2025, belanja modal hanya Rp1,22 triliun atau 16,2 persen, jauh dari ketentuan mandatory spending yang mendorong porsi hingga 40 persen.

Kesenjangan antara kebutuhan rakyat dan kenyamanan pejabat semakin terasa. Infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten banyak yang rusak, biaya logistik tinggi, distribusi hasil pertanian dan perkebunan terhambat.

Kondisi ini membuat daya saing Riau terus merosot, sementara pejabat daerah justru menikmati tambahan penghasilan fantastis.

Kritik tajam dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga moralitas anggaran.

Pemerintah seolah lupa bahwa APBD adalah instrumen publik, bukan alat memperkaya birokrasi.