Bijak Menyikapi Izin ke Luar Negeri

Bijak Menyikapi Izin ke Luar Negeri
Oleh: Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

KEMENTRIAN Dalam Negeri baru-baru ini mencabut larangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah dan pejabat publik.

Keputusan ini muncul setelah situasi politik dan keamanan dalam negeri dinilai lebih kondusif pasca maraknya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. 

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, izin hanya diberikan sepanjang daerah yang dipimpin pejabat tersebut dalam keadaan aman.

Kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, peluang kunjungan ke luar negeri bisa membuka akses kerja sama, investasi, hingga peningkatan kapasitas aparatur.

Namun di sisi lain, publik khawatir izin ini kembali membuka ruang pemborosan anggaran dan mencederai sensitivitas rakyat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

Bupati Siak, Afni Z, memberikan contoh sikap yang patut diapresiasi. Meski pintu izin sudah terbuka, ia memilih menolak beberapa undangan ke luar negeri demi menjaga hati rakyat.

Baginya, keuangan daerah dan kondisi masyarakat harus didahulukan ketimbang perjalanan yang tidak mendesak.

Bahkan, beberapa agenda internasional yang semula direncanakan di luar negeri berhasil dipindahkan ke dalam negeri atau digelar secara daring.

Langkah serupa juga ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sekda Bengkalis, Ersan Saputra, menegaskan pihaknya tidak memiliki agenda ke luar negeri sepanjang tahun 2025.

Fokus pemerintah daerah diarahkan untuk menata penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kehati-hatian yang ditunjukkan daerah-daerah ini seharusnya menjadi teladan. Tidak semua undangan internasional harus direspons dengan kehadiran fisik.

Era digital memungkinkan komunikasi lintas negara tetap berjalan tanpa biaya besar.

Apalagi, masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi, dari harga kebutuhan pokok yang bergejolak hingga keterbatasan lapangan kerja.

Kekhawatiran rakyat bukan tanpa alasan. Catatan masa lalu menunjukkan, perjalanan dinas ke luar negeri kerap diwarnai kontroversi, mulai dari jumlah rombongan yang membengkak hingga output yang minim.