Antara TPP Pejabat dan Derita Rakyat

Solidaritas sosial pemerintah kepada rakyat yang sedang berjuang seharusnya tercermin dari keputusan anggaran, bukan hanya jargon efisiensi.

Gubernur Riau Abdul Wahid sudah menyatakan akan mengevaluasi struktur TPP. Namun, publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji.

Pemangkasan TPP pejabat eselon tinggi adalah langkah paling masuk akal untuk menunjukkan keberpihakan.

Penghematan dari sana bisa dialihkan untuk belanja produktif yang langsung dirasakan masyarakat.

Sektor prioritas yang perlu diperkuat adalah infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan air bersih.

Tanpa perbaikan ini, mobilitas barang dan jasa tetap mahal, petani semakin merugi, dan wilayah pedesaan kian tertinggal.

Pemerintah daerah harus berani menggeser fokus anggaran dari konsumtif ke produktif, dari belanja pegawai ke pembangunan nyata.

Selain itu, bantuan sosial juga tidak boleh diabaikan. Fakta bahwa tingkat kemiskinan di Riau masih cukup tinggi adalah kenyataan pahit.

Dengan APBD Rp9 triliun, pemerintah seharusnya mampu menghadirkan program perlindungan sosial yang lebih kuat.

Rakyat membutuhkan jaring pengaman yang konkret, bukan sekadar retorika pengentasan kemiskinan.

Dalam jangka panjang, reformasi belanja daerah harus menjadi agenda utama. Transparansi alokasi anggaran, evaluasi kinerja ASN, serta perbaikan tata kelola fiskal mutlak dilakukan.

Rakyat berhak tahu kemana uang mereka dibelanjakan, dan pemerintah wajib menjelaskan dengan jujur serta bertanggung jawab.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar pejabat menikmati fasilitas, tetapi seberapa luas rakyat merasakan manfaat pembangunan.

Jika Riau ingin maju dan sejahtera, prioritas anggaran harus berpihak pada masyarakat luas. Memotong TPP pejabat bukan hanya soal penghematan, melainkan simbol kepedulian dan empati pemerintah kepada rakyatnya. (*)