Harapan Baru di BRK Syariah, Jangan Ulangi Kesalahan Lama

Dari sisi kinerja, BRK Syariah masih tertinggal. Laba stagnan di angka Rp303 miliar sejak 2021 menunjukkan bahwa konversi ke sistem syariah belum memberikan hasil signifikan.

Bahkan, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) 4,23 persen menjadi sinyal bahwa transformasi ini belum diiringi dengan pengelolaan risiko yang kuat.

Direksi baru perlu segera memperbaiki arah kebijakan agar aset tidak terus menyusut dan laba kembali naik.

Kalangan Akademisi Riau mengingatkan bahwa mandat utama direksi baru bukan sekadar menaikkan laba, tapi memastikan BRK Syariah berperan sebagai agen pembangunan daerah.

Laba bersih bank daerah tidak berhenti di laporan keuangan, melainkan berputar kembali ke masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin besar keuntungan BRK, semakin besar pula anggaran pembangunan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat Riau.

Lebih jauh, prinsip syariah yang menjadi roh konversi BRK harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar label. Bank ini mesti memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor mikro, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil adalah manifestasi nyata ekonomi syariah yang berpihak pada rakyat kecil.

Jika BRK Syariah hanya fokus pada pembiayaan pegawai negeri dan korporasi besar, maka ruh syariahnya kehilangan makna.

Kini, bola ada di tangan para pemegang saham dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih harus menilai kelayakan nama-nama yang diusulkan.

Proses ini semestinya menjadi saringan terakhir untuk memastikan hanya mereka yang memenuhi syarat profesional dan etika yang bisa duduk di kursi strategis.

Jangan ada kompromi terhadap integritas, karena setiap kelemahan di pucuk pimpinan akan berimbas langsung pada kepercayaan masyarakat.

Riau dan Kepri membutuhkan BRK Syariah yang sehat, efisien, dan berpihak pada rakyat. RUPS kali ini bukan sekadar ajang bagi-bagi kursi, tapi momentum memperbaiki arah.

Para direksi dan komisaris baru harus sadar: mereka bukan sedang memimpin bank biasa, melainkan mengemban amanah publik.

BRK Syariah harus bangkit sebagai bank daerah yang modern, transparan, dan menjadi kebanggaan masyarakat Melayu di bumi Lancang Kuning. (*)