BUMD Kampar Diklaim Tumbuh Positif, Begini Kondisi Keuangan PDAM, Kamparicom Hingga BPR Sarimadu

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyertakan modal di sebanyak delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Terdiri dari kepemilikan saham tunggal dan bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Per 31 Desember 2024, total saldo penyertaan modal pada 2024 sebesar Rp204.344.039.017,63 (Rp204,3 miliar lebih).

Nominal tersebut dapat berubah setiap tahun. Dibanding tahun sebelumnya, perubahan saldo karena penyesuaian ekuitas dan dividen. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kampar, Purwoko mengeklaim BUMD Kampar secara umum berada di tren positif pada 2025 ini.

"Secara umum laba. Sejauh ini pertumbuhannya positif," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (25/9/2025).

Menurut dia, kondisi tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah yang menginginkan adanya perbaikan. 

Berikut rincian kondisi keuangan delapan BUMD Kampar berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024:

1. PD Kampar Aneka Karya

Kampar Aneka Karya berdiri sejak tahun 1986. Total modal yang telah digelontorkan Pemkab Kampar sebesar Rp15,26 miliar.

Kondisi perusahaan pelat merah mengalami sakit bertahun-tahun. Ini tercermin dari Laporan Keuangan Pemkab Kampar.

Keuangan PD KAK diaudit terakhir kali oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 2013. Perusahaan ini baru kembali menyampaikan laporan keuangannya pada 2021. 

Penerimaan perusahaan Pengelola Taman Rekreasi Stanum Bangkinang Kota melonjak dari usaha migas. PD KAK diguyur uang sekitar Rp162 miliar pada 2023. 

Setali tiga uang, guyuran itu menaikkan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar secara signifikan. 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2025 yang dilihat Tribunpekanbaru.com, Kamis (25/9/2025), penerimaan tersebut bersumber dari Blok Migas di Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR). Penerimaan itu berupa partisipating interest (PI).

Pada tahun 2024, PD KAK membagikan dividen kepada Pemkab Kampar sebesar Rp136.372.301.284 (Rp136,3 miliar). Pembagian ini menyisakan saldo penyertaan modal Pemkab Kampar menjadi Rp46.512.201.605 (Rp46,5 miliar) pada 2025.

Pembayaran PI kepada PD KAK tersebut atas statusnya sebagai salah satu pemilik saham pada PT. Riau Petroleum Rokan. Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Riau tersebut menanamkan sahamnya pada PT. PHR.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kampar, Purwoko tak menampiknya. Ia mengatakan, PD KAK sebagai perusahaan dari Pemkab Kampar termasuk sebagai pemilik saham pada PT. Riau Petroleum Rokan.

Ia menjelaskan, kepemilikan saham Riau Petroleum Rokan pada PHR senilai 10 persen. Kepemilikan 10 persen itu terbagi atas saham provinsi dan kabupaten/kota di Riau yang masuk wilayah kerja PHR.

"Dari 10 persen itu, dipecah lagi menjadi 50 persen provinsi dan selebihnya kabupaten/kota di wilayah kerja PHR. Kampar salah satunya 5 persen," jelasnya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (25/9/2025).

Menurut dia, PI merupakan dividen. PI yang diterima PD KAK kemudian diberikan kepada Pemkab Kampar sebagai dividen.

2. BPR Sarimadu

Lembaga keuangan ini berdiri tahun 1992. Asisten II Sekretariat Daerah Kampar, Suhermi pada Selasa (11/3/2025), menyebutkan, total modal yang disetorkan sebesar Rp32 miliar. 

Berdasarkan laporan keuangan Pemkab Kampar, BPR merugi. Oleh karenanya saldo penyertaan modal Pemkab Kampar sebagai pemilik saham tunggal, menurun.

Saldo penyertaan modal Pemkab Kampar tahun 2023 sebesar Rp17.979.826.844. Turun sebesar Rp5.278.744.055,04 pada 2024 menjadi Rp12.701.082.788,96.

Terungkap penurunan disebabkan berbagai faktor. Di antaranya faktor kinerja keuangan BPR, peningkatan biaya operasional, peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta potensi kredit bermasalah. 

3. BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris 

Berdiri tahun 1994. Asisten II Sekretariat Daerah Kampar, Suhermi pada Selasa (11/3/2025), menyebutkan, modal awal sekitar Rp3,4 miliar. 

Laporan keuangan per 31 Maret 2024 menunjukkan, saldo penyertaan modal Pemkab Kampar sudah sebesar Rp7.696.396.652,47. Naik Rp762.131.202,51 dari 2023 sebesar Rp6.934.265.631,96.

Pemkab Kampar memiliki saham 76,41 persen. Lembaga keuangan ini mencatatkan dividen Rp630.369.660 pada 2024.

4. PT. Kamparicom 

Perusahaan ini bercikal lahir dari nota kesepahaman Pemkab Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Benecom Budidaya Kampar yang diteken pada 21 Maret 2007.

Pada 21 September 2007, tercapai konsorsium untuk membangun pabrik pengolahan ikan patin terpadu. PT. Kamparicom resmi terbentuk dengan akta notaris 13 Desember 2007 dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM tanggal 25 Maret 2008.

Pemkab Kampar menyetorkan modal dengan total Rp10.225.000.000. Meliputi setoran tunai tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp5 miliar, dan 26 Desember 2008 sebesar Rp500 juta. Ditambah aset dalam bentuk tanah senilai Rp4,725 miliar. 

Sayangnya, perusahaan tidak beroperasi lagi sejak 2012. Modal Pemkab Kampar mengendap dan belum ada keputusan soal kelanjutan perusahaan tersebut.

5. PDAM Tirta Kampar

Perusahaan Air Minum ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 1992. Penyertaan modal berdasarkan Perda tersebut sebesar Rp10.155.763.650.

Saldo penyertaan modal menyusut. Menurut Laporan Keuangan Pemkab Kampar, saldo tahun 2024 menjadi Rp5.951.114.394,37. Naik Rp465.427.979,05 dari 2023.

6. PT. Bank Riau Kepri Syariah

Pemkab Kampar menyertakan modal ke bank daerah ini sebesar Rp105.181.200.000. Setara dengan kepemilikan saham 9,71 persen. 

Menurut laporan keuangan, Kampar menerima dividen tahun 2023 sebesar Rp21.468.259.695. Dividen menurun pada 2024 menjadi Rp16.696.720.816.

7. PT. Bumi Siak Pusako 

Penyertaan modal Pemkab Kampar tercatat sebesar Rp15 miliar. Modal tersebut setara dengan kepemilikan saham 6,02 persen.

Perusahaan migas ini memberikan dividen kepada Pemkab Kampar tahun 2023 sebesar Rp14.410.803.669. Meningkat di 2024 menjadi Rp16.457.637.331.

8. PT. Riau Airline (RAL) 

Perusahaan penerbangan ini milik Pemerintah Provinsi Riau yang berdiri tahun 2002. Pemkab Kampar menyertakan modalnya sebesar Rp5 miliar atau setara dengan 6,23 persen saham (mengacu 2007). 

Perusahaan menghentikan seluruh operasional penerbangannya sejak 5 April 2011. PT RAL tidak lagi terdaftar sebagai pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal. 

Pemkab Kampar masih memantau perkembangan penyelesaian investasi.

( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)