Dana Transfer ke Daerah Dipangkas Hingga Rp1,2 Triliun, Bisa Berdampak ke Pembangunan Riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Rencana Pemerintah Pusat memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Riau dalam APBN 2026 mengundang keprihatinan mendalam. 

Nilai pengurangan diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun, jumlah yang diyakini akan mengguncang kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.

Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap pembangunan di daerah. 

TKD selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah provinsi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Daerah sangat tergantung pada TKD ini. Dampaknya, ya tentu kualitas pembangunan. Banyak program prioritas yang akan terganggu jika pemangkasan ini dijalankan,” kata Wahid, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, pemangkasan tidak hanya berdampak pada proyek fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

Bahkan, sejumlah pos belanja rutin termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ikut terancam.

Baca juga: FITRA Riau Imbau Pemerintah Daerah Efisien Gunakan Anggaran, Pangkas Perjalanan Dinas

Baca juga: Siap-siap, Inilah Formasi Terbesar CPNS 2026​​​​​​​, Anggaran Sudah Disiapkan

“Banyak hal yang berkaitan dengan anggaran itu. Baik itu gaji, infrastruktur, maupun pelayanan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Menurut Wahid, meskipun keputusan pemangkasan tentu sudah melalui kajian pemerintah pusat, daerah perlu didengar dan dilibatkan dalam proses pertimbangan.

“Kebutuhan di daerah sangat kompleks. Pemangkasan ini perlu ditinjau kembali. Kita butuh pendekatan yang lain agar pembangunan di Riau tidak terganggu,” ujarnya.

Wahid berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kondisi nyata di lapangan. 

Apalagi, banyak program prioritas yang bersifat mendesak, mulai dari pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.

"Memang perlu diberikan pemahaman bahwa kita butuh pendekatan yang lain, jadi bukan soal pemotongan, karena ini sangat penting," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)