MBG Jangkau Daerah Terluar
Dorong Riau Percepat Serapan MBG dengan Tetap Utamakan Kualitas
Pemerintah Provinsi Riau harus melaksanakan perintah dan arahan dari Kemendagri dalam upaya mencapai target serapan MBG
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Zulwisman
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau harus melaksanakan perintah dan arahan dari Kemendagri dalam upaya mencapai target serapan MBG. Program ini tidak hanya berorientasi pada pelaporan administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Karena itu, percepatan serapan menjadi penting agar manfaat dari program nasional ini benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Riau.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Pemprov Riau juga harus tetap berada dalam batasan kewenangan yang ada. Artinya, pemerintah provinsi berperan dalam memastikan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan program berjalan efektif. Fungsi pengawasan menjadi penting agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan dan tetap menjamin transparansi penggunaan anggaran.
Pelaksana utama program MBG sendiri adalah Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, kolaborasi antarlevel pemerintahan menjadi kunci utama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu menyatukan langkah agar distribusi dan penyaluran MBG tidak hanya terfokus di daerah pusat, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah terluar yang masih minim fasilitas.
Mengingat luasnya wilayah Riau dengan kondisi geografis yang beragam, tantangan teknis seperti jarak tempuh, keterbatasan infrastruktur, serta jumlah dapur SPPG yang masih sedikit memang menjadi kendala nyata. Namun walaupun demikian, komunikasi dan koordinasi tetap menjadi penentu keberhasilan. Pemerintah provinsi perlu lebih aktif memfasilitasi dukungan lintas sektor agar hambatan teknis tersebut tidak menghambat pencapaian target nasional.
Dari sisi substansi, program MBG sejatinya adalah program berbasis sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya siswa sekolah. Tujuan akhirnya adalah membentuk generasi yang tumbuh sehat, cerdas, dan produktif melalui intervensi gizi yang tepat. Maka, pelaksanaan program ini tidak bisa semata-mata dilihat dari kacamata serapan anggaran, tetapi juga dari dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan.
Program MBG harus dipandang sebagai bentuk investasi sosial dan kesehatan jangka panjang. Pemerintah sedang menanam benih untuk masa depan generasi muda dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi seimbang. Dengan asupan gizi yang baik, diharapkan kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat juga meningkat. Dampak positif ini tentu baru akan terasa dalam beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, dari sisi kebijakan publik, program MBG juga memiliki sisi tantangan yang perlu diperhitungkan. Salah satunya adalah kemampuan keuangan negara dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Setiap program sosial yang bersifat massal memerlukan biaya besar dan sistem logistik yang efisien. Jika pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik, potensi pemborosan dan ketidaktepatan sasaran bisa saja terjadi.
Karena itu, keuntungan terbesar dari program MBG bukan hanya pada serapan anggaran, tetapi pada efektivitasnya dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Sedangkan kerugiannya bisa muncul bila koordinasi antarinstansi lemah dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari perspektif kebijakan, Pemprov Riau perlu menyeimbangkan dua hal, menuntaskan target serapan sesuai arahan pusat, sekaligus menjaga kualitas implementasi di lapangan. Percepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan dan efektivitas. Justru dengan tata kelola yang baik, program ini bisa menjadi model keberhasilan sinergi antara pusat dan daerah.
Ke depan, Pemprov Riau dapat menjadikan program MBG ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem pendataan gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang solid, pelaksanaan program di masa mendatang bisa lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal mencapai target nasional, tetapi bagaimana memastikan setiap anak di Riau benar-benar mendapatkan manfaat gizi yang layak untuk masa depannya. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)
| Sudah Dilakukan Pendataan, SMPN 3 Bantan Bengkalis Berharap Program MBG Segera Bergulir |
|
|---|
| Pemkab Rohul Usul 5 SPPG untuk Daerah Terluar |
|
|---|
| Semua Daerah di Riau Sudah Usulkan SPPG Wilayah Terpencil, Tiga Kabupaten Sudah Disetujui |
|
|---|
| Sudah Terima MBG, Tapi Sejumlah Murid di Riau Tetap Bawa Bekal Makan Siang |
|
|---|
| 17.098 Warga di Wilayah Terpencil Meranti Diusulkan Jadi Penerima Program Makan Bergizi Gratis |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.