Gubri Dorong Pelaku Usaha Lokal Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Riau

Ringkasan Berita:

• Pemprov Riau terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional.
• Terdapat 677 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi di seluruh kabupaten dan kota.
• Peluang bagi usaha lokal untuk ikut berkontribusi dalam program MBG.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam membangun manusia Indonesia unggul. Gubernur Riau (Gubri) menegaskan, pemenuhan gizi masyarakat menjadi salah satu agenda penting yang sejalan dengan Asta Cita Presiden.

“Khusus di Provinsi Riau, ditargetkan terdapat 677 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi di seluruh kabupaten dan kota. Hingga Oktober 2025, sudah beroperasi sebanyak 315 titik,” kata Gubri, Minggu (2/11/2025).

Menurut Gubri, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan sarana penyediaan pangan bergizi tersebut. Salah satunya, masih ada 35 titik SPPG yang belum memiliki investor atau pengelola.

“Ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk ikut berkontribusi,” ungkapnya.

Pemprov Riau, lanjut Gubri, siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha yang ingin terlibat dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat.

“Kami siap memfasilitasi pelaku usaha dalam pembangunan SPPG, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan,” tegasnya.

Gubri juga mendorong agar bahan pangan yang digunakan di dapur SPPG memanfaatkan produk lokal dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.

“Dengan begitu, program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Inilah wujud pembangunan yang berkeadilan, kesehatan rakyat meningkat, ekonomi daerah ikut tumbuh,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, menargetkan seluruh dapur SPPG di Riau sudah aktif sebelum akhir 2025.

"Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan agar proses administrasi dan distribusi berjalan lancar,” ujar Syartiwidya.

Hingga kini, program MBG di Riau telah menjangkau 586.074 siswa dari 2.422 sekolah , mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SLB.

“Setiap dapur melayani ribuan siswa per hari. Program ini tidak hanya memastikan anak-anak mendapat gizi seimbang, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran di sekolah,” jelasnya.

Dampak Ekonomi

Selain aspek gizi, program MBG juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah. Setiap dapur MBG bekerja sama dengan 10–15 UMKM lokal yang memasok sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya.

“Dengan skema ini, perputaran ekonomi di daerah ikut tumbuh. Estimasi kami, potensi perputaran dana MBG di Riau mencapai Rp 81 miliar setiap dua pekan,” papar Syartiwidya.

Sementara itu, Wakil Satgas Percepatan MBG Riau yang juga Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menjelaskan seluruh kabupaten/kota telah mengusulkan pembangunan SPPG di wilayah terpencil kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

“Semua daerah sudah mengajukan usulan titik pembangunan SPPG terpencil ke BGN,” ujar Helmi.

Wilayah terpencil yang dimaksud mencakup pulau-pulau kecil, daerah pesisir, perbatasan negara, dan pedalaman dengan jumlah penerima manfaat di bawah seribu orang serta akses tempuh lebih dari 30 menit ke SPPG terdekat.

Tiga Daerah Sudah Disetujui

Dari 12 kabupaten/kota, baru tiga daerah yang disetujui BGN, yakni Kepulauan Meranti, Siak, dan Kuantan Singingi (Kuansing).

“Untuk tahap awal, tiga daerah ini yang sudah disetujui. Daerah lain masih menunggu keputusan dari BGN,” kata Helmi.

Helmi menegaskan, Pemprov Riau hanya berperan sebagai fasilitator agar koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN berjalan lancar.

“Yang mengusulkan itu Satgas MBG kabupaten masing-masing. Kami di provinsi hanya memastikan koordinasi berjalan baik,” ujarnya. (Tribunpekanbaru.com./Syaiful Misgiono)