Prihatin dan Kecewa, Reaksi Warga Riau Usai OTT KPK di Pekanbaru hingga Menyeret Gubri Wahid

Ringkasan Berita:

• Penangkapan Abdul Wahid oleh KPK pada 3 November 2025 menjadi topik hangat di berbagai tempat
• Saat ini Abdul Wahid dan beberapa pejabat Dinas PUPR Riau tengah diperiksa KPK
• Masyarakat menuntut pembenahan sistem pemerintahan agar kasus serupa tidak terulang

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin (3/11/2025) sore memunculkan beragam reaksi dari masyarakat.

Kabar tersebut menyebar cepat sejak Senin malam dan menjadi pembicaraan utama di berbagai tempat sejak Selasa pagi, mulai dari warung-warung kopi hingga media sosial.

Bagi sebagian warga, peristiwa ini menjadi pukulan telak sekaligus ironi bagi Provinsi Riau.

Gubernur Abdul Wahid menjadi kepala daerah keempat yang tersangkut persoalan hukum setelah sebelumnya kasus serupa juga menjerat Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

Banyak warga menilai hal ini mencoreng marwah Riau sebagai daerah yang kaya dan berpotensi besar namun kerap terjebak dalam persoalan korupsi.

"Pastinya sedih dan kecewa, karena kita melihat beliau ini sosok muda yang membawa semangat baru untuk Riau. Tapi ternyata lagi-lagi nama Riau dikaitkan dengan kasus korupsi," kata Arif, salah seorang pedagang di Jalan Suka Karya kepada Tribunpekanbaru.com.

Di Pasar Pagi Arengka, beberapa pedagang juga mengaku prihatin dengan kabar tersebut.

Mereka khawatir kasus ini akan menghambat program pembangunan yang sedang berjalan. 

Baca juga: Ketika Dinas PUPR Jadi Lumbung Korupsi: Jabatan Kadis yang Jadi Langganan OTT KPK

Baca juga: Gestur Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di Kantor KPK, Diam Seribu Bahasa

"Kalau pemimpinnya kena kasus, biasanya pembangunan jadi lambat. Padahal masyarakat masih menunggu janji-janji perbaikan ekonomi selama ini," kata Yuni, pedagang sayur di pasar Pagi Arengka.

Sejumlah warga muda juga menyoroti dampak sosial dari peristiwa ini.

Menurut mereka, kasus korupsi yang berulang di Riau menunjukkan lemahnya integritas dan sistem pengawasan di pemerintahan daerah. 

"Bukan cuma pemimpinnya yang salah, tapi sistemnya juga harus diperbaiki. Kalau tidak, setiap periode bisa terulang lagi hal yang sama, mengingat ini sudah yang keempat," ujar Rizky, mahasiswa Universitas Riau.

Warga lainnya, Fitri, menilai bahwa peristiwa ini mencederai kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.

Ia mengatakan, masyarakat sudah lelah mendengar kasus korupsi di tingkat atas sementara kondisi ekonomi rakyat biasa masih sulit.