APBD Kuansing 2026 Diproyeksi Rp 1,4 Triliun dan Dibayangi Beban Tunda Bayar 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing tahun 2026 diproyeksikan berada di angka Rp 1,4 triliun.
Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: M Iqbal
Ringkasan Berita:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing tahun 2026 diproyeksikan berada di angka Rp 1,4 triliun.
- Salah satu langkah efisiensi yang disiapkan adalah pengurangan alokasi belanja modal.
- Dalam kondisi keuangan yang terbatas ini, Pemkab Kuansing menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
TRIBUNPEKANBARU.COM,KUANSING - Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Muhklisin, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing tahun 2026 diproyeksikan berada di angka Rp 1,4 triliun.
Angka ini menurun drastis jika dibandingkan APBD 2025 yang disahkan sebesar Rp 1, 7 triliun dan sedikit di bawah APBD 2024 sekitar Rp 1,5 triliun.
Dengan besaran itu, Pemkab Kuansing dipastikan harus kembali melakukan efisiensi anggaran secara ketat.
Salah satu langkah efisiensi yang disiapkan adalah pengurangan alokasi belanja modal.
Pada 2026, anggaran belanja modal hanya direncanakan sekitar Rp 130 miliar, atau turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 260 miliar.
"Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Efisiensi harus dilakukan, apalagi kita juga dibayangi oleh potensi tunda bayar 2024 yang tidak tuntas di tahun angaran 2025 yang menjadi beban APBD 2026," ujar Mukhlisin.
Ia juga menyebutkan adanya potensi tunda bayar yang harus dibayar pada 2026 mencapai Rp 91 miliar.
Jumlah itu terdiri dari sekitar Rp 70 miliar belanja pegawai dan Rp 20 miliar untuk utang kepada rekanan hasil kegiatan di tahun 2024.
Target PAD 2026 Hingga Rp 300 Miliar
Dalam kondisi keuangan yang terbatas ini, Pemkab Kuansing menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Target PAD tahun 2026 dipatok pada kisaran Rp 280 miliar hingga Rp 300 miliar.
"Kita harus benar-benar peras otak untuk meningkatkan PAD, karena fiskal kita sangat terbatas. Kalau tidak, sulit untuk menjalankan program prioritas," tambahnya.
Mukhlisin juga menyebutkan, kondisi fiskal yang berat ini tidak hanya terjadi di Kuansing, melainkan dipengaruhi kebijakan nasional.
Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah menetapkan target efisiensi anggaran nasional mencapai Rp 306,69 triliun.
Rinciannya, efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
"Artinya, kita juga akan terdampak secara langsung dari efisiensi TKD ini. Maka langkah kita harus realistis dan fokus pada prioritas, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat," ujar Muklisin.
| Yakin Isu Pungutan PPPK Hanya Rumor, ini Kata Bupati Kuansing |
|
|---|
| 171 CPNS Pemkab Kuansing Akan Jalani Tes Narkoba, ASN Positif Bakal Dikenakan Sanksi |
|
|---|
| APBD Kampar 2026 Tak Jadi Rp 2,2 Triliun, Dipastikan Naik Setelah KUA-PPAS |
|
|---|
| Polres Kuansing Datangi Perkebunan Pemkab, Dua Rakit PETI Dibakar |
|
|---|
| Gubernur Riau Abdul Wahid Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Tuntaskan Tunda Bayar di APBD-P 2025 |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.