TPP ASN Pemprov Riau Dipangkas, Pengamat: Jangan Terlalu Bergantung pada Pusat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Menyoal pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) oleh pemerintah provinsi Riau, pengamat pemerintahan Universitas Riau, Dr. Adlin M.Si menilai bukanlah kebijakan yang arif.

Mengingat pemotongan dilakukan di tengah jalan. Terlebih lagi, pemerintah daerah juga tidak transparan berapa defisit atau kurangnya anggaran.

Hingga mengeluarkan kebijakan pemotongan TPP pada pegawai. Menurutnya, kebutuhan belanja pegawai bukankah terlalu banyak.

Pemotongan yang dilakukan justru membuat pegawai kaget. Itu terkait dengan beberapa pegawai yang (diduga ) telah menggadaikan SK mereka di bank.

Nah, dengan adanya pemotongan TPP tentu saja akan semakin memberatkan pegawai dalam hal kebutuhan yang harus mereka penuhi.

Menurut dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau itu, tunjangan pegawai tersebut tidak berbanding dengan kebutuhan uang yang harus dikeluarkan untuk pembangunan. Jadi harus ada skala prioritas agar tidak menggangu apa yang harusnya menjadi hak pegawai.

Baca juga: TPP Dipotong 30 Persen, ASN Pemprov Riau: Kalau Bisa Jangan, Itu yang Ditunggu Setiap Bulan

Baca juga: TPP ASN Pemprov Riau Dipotong 30 Persen, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Maaf

Jangan Bergantung Pusat

Kebijakan pemotongan TPP tidak lepas dari kesulitan pemerintah daerah pada keuangan. Namun, sejatinya itu tidak bisa dijadikan alasan.

Pasalnya, pemerintah seharusnya bisa meningkatkan pendapatan mereka lewat pemaksimalan penghasilan asli daerah. 

Jadi ada usaha untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Adlin, banyak sumber pendapatan yang harusnya bisa dimaksimalkan. 

Bagaimana memaksimalkan pajak-pajak yang jadi sumber keuangan daerah. Jangan terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Jadinya , pegawai yang akan dibuat kaget dengan kebijakan pemotongan TPP. Karena pegawai pastinya belum siap dengan kondisi tersebut.

Pemerintah daerah harus rajin. Harus memaksimalkan sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, APBD akan bertambah.

Intinya, Pemerintah Provinsi Riau jangan lagi menjadikan transfer pusat penghambat pada aplikasi anggaran yang seharusnya.

Jadi harus lebih gesit mencari sumber pendapatan. Jangan lagi ada kebijakan yang bikin kaget dan syok pegawai. Saat mereka juga sudah terlanjur menggadaikan SK untuk kebutuhan.

( Tribunpekanbaru.com / Budi Rahmat)