Kampar

Perwakilan Masyarakat 2 Orang, Pemkab Kampar Susun Tim Penyelesaian Konflik Koto Aman-PT SA

Pemkab Kampar gelar rapat pembentukan Tim Penyelesaian Konflik antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT Sekarbumi Alamlestari.

Perwakilan Masyarakat 2 Orang, Pemkab Kampar Susun Tim Penyelesaian Konflik Koto Aman-PT SA
Tribun Pekanbaru
Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat mediasi konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir dengan PT. Sekarbumi Alamlestari di Lantai III Gedung Kantor Bupati, Rabu (14/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat pembentukan Tim Penyelesaian Konflik antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir dengan PT Sekarbumi Alamlestari, Rabu (11/7/2018).

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati, Catur Sugeng Susanto didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Kampar, Ahmad Yuzar. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kampar, Bustan mengungkapkan, draft pembentukan tim telah selesai disusun dalam rapat tersebut.

Baca: Gadis Ini Wawancarai 100 Pemerkosa di Negaranya, Inilah Kenyataan Pahit yang Dia Temukan

Sesuai kesepakatan antara warga dengan Bupati, rapat pembentukan tim itu memang dijadwalkan pada Rabu (11/7). Kesepakatan itu diambil dalam dialog Bupati dengan warga pada 26 Juni lalu. Bupati menerima perwakilan ratusan warga yang berunjuk rasa sampai bermalam di Bangkinang Kota kala itu.

"Jadwalnya yang disepakati, kan, hari ini (Rabu)," kata Bustan. Draft itu akan dilaporkan ke Bupati untuk kemudian ditetapkan.

"Karna Bupati nggak ada, tapi jadwalnya sudah ditentukan, makanya draft disampaikan dulu nanti ke Bupati," ujarnya.

Baca: Dewan Tidak Permasalahkan Pengelolaan TMP Diswastakan, Asal Menguntungkan Warga

Menurut Bustan, tim terdiri dari Kampar'>Pemkab Kampar sendiri dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ditambah tiga orang dari Desa Koto Aman. Terdiri dari Kepala Desa dan dua dari unsur masyarakat.

Bustan mengatakan, Kades Koto Aman yang hadir dalam rapat diminta mengusulkan dua nama warga.

"Kepala Desa silakan berembuk, siapa perwakilan masyarakat. Bisa Tokoh Adat, satu lagi Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat," ujarnya.

Baca: Pemilihan Calon Rektor Unri Ditunda Meski Sudah Ada 3 Nama, Ketua Senat Ungkap Alasannya 

Konflik dipicu dari klaim masyarakat terhadap lahan yang dikuasai perusahaan kelapa sawit itu. (*)

Masyarakat menuding perusahaan merampas lahan mereka mencapai 1.500 hektare yang diduga berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU). Mereka menuntut lahan itu dikembalikan. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved