Pengungkapan Kecurangan oleh Mantan Relawan dan Bantahan 'Teman Ahok'

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pada Kamis (22/6/2016), sejumlah mantan penanggung jawab pengumpul kartu tanda penduduk (KTP) Teman Ahok mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengumpulan KTP dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu.

Pengungkapan kecurangan itu dilakukan dalam suatu acara yang digelar sekitar pukul 09.30 WIB di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelum acara dimulai, para pembicara tampak keluar dari kafe. Mereka tampak berembuk kemudian baru memulai acara pukul 10.15 WIB.

Ada lima mantan relawan Teman Ahok yang memberikan testimoni, yakni Paulus Romindi, Richard Sukarno, Dody Hendaryadi, Kusnun Nurun, dan Dhella Noviyanti.

Richard menyampaikan testimoni pertama. Pada awal pembicaraan, ia langsung meminta maaf terhadap warga DKI Jakarta.

Permintaan maaf itu disampaikannya karena capaian 1 juta KTP Teman Ahok belum tentu memiliki data valid.

"Apa yang dinyatakan Teman Ahok di pusat, mantan pimpinan kami. Kami nyatakan bahwa tidak semuanya benar. Saya mau minta maaf kepada khususnya warga DKI atas informasi yang tidak semuanya benar yang disampaikan kawan kami di Pejaten," kata Paulus di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Paulus, ada praktik kecurangan dalam pengumpulan data KTP. Kecurangan itu dilakukan di tingkat bawah oleh para pengumpul data KTP.

Praktik curang tersebut biasa disebut barter oleh para pelaku. Sementara itu, data yang dioper itu disebut dengan KTP oplosan.

Menurut Richard, teruadi pertukaran KTP antar-pengumpul. Praktik kecurangan ini, kata dia, dilakukan agar masing-masing pengumpul mencapai target per pekan yang ditetapkan oleh Teman Ahok.

Berlomba-lomba dapat gaji

Setiap PJ Posko mendapat target untuk menggumpulkan 140 data per pekan. Mereka juga mendapat uang saku Rp 500.000 bila mencapai target tersebut.

Pada setiap pekan keempat, uang sakunya ditambahkan Rp 500.000. Total, dalam sebulan para pengumpul bisa mendapat Rp 2,5 juta.

Selain ada PJ, ada pula koordinator posko (Korpos) pengumpulan KTP. Tugas Korpos ini mengkoordinasikan KTP yang dikumpulkan dari para PJ.

Menurut Paulus, Korpos mendapat uang saku Rp 500.000 bila PJ mencapai target setiap bulan.