Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Tanggapi Penolakan Pembangunan Waduk Lompatan Harimau

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

Tribunpekanbaru.com, PEKANBARU- Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Eko Putro Sanjoyo menanggapi terkait kisruh rencana pembangunan waduk Rokan Kiri (Lompatan Harimau) di Desa Cipang Rokan IV Koto Rokan Hulu.

Ini disampaikan Eko Putro Sanjoyo saat kunjungannya ke Riau Rabu (25/4/2018).

Menurutnya pembangunan yang direncanakan pusat sudah ada kajian dan pertimbangan yang matang.

"Pembangunan itu tentunya sudah dipikirkan. Tujuannya pasti sudah ada dan baik dan tentunya dengan adanya waduk lebih memberi kemaslahatan kepada masyarakatnya, "ujar Eko Putro kepada Tribunpekanbaru.com.

Terkait keluhan masyarakat dampak pembangunan itu akan menenggelamkan empat desa di daerah tersebut, menurut Eko Putro Sanjoyo tentunya dalam pembangunan waduk selalu ada dampaknya.

"Pembangunan waduk lain juga begitu, dan tentunya semuanya sudah ada pertimbangan dan pemikiran untuk solusi bagi masyarakatnya, "ujar Eko Putro Sanjoyo.

Baca: Rekonstruksi Suami yang Potret Jasad Usai Bunuh Istri Sendiri, Pak Tolong Bawa Pelaku Kemari

Baca: TERKUAK. . .Usai Bunuh Istri Sendiri, Pelaku Abadikan Jasadnya 2 Kali Pakai Kamera Handphone

Sementara Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan setiap pembangunan yang dilakukan tentunya harus ada pendekatan yang dilakukan terhadap daerah yang bersangkutan.

"Pada daerah yang dibangun ini tentu harus ada pendekatan, tentunya dengan Rokan Hulu, dalam hal ini Bupati, "ujar Ahmad Hijazi.

Karena ini sudah masuk dalam program strategis nasional maka lanjut Sekda juga harus dilihat dulu sejauh mana perlunya ke masyarakat dan dampak yang akan dirasakan masyarakat.

"Dan kita serahkan pada mekanisme yang ada di Kabupaten dan tentunya ini juga kordinasi dengan Kementerian PUPR karena sudah masuk dalam PSN, "jelas Sekda.

Sebagaimana diketahui beberapa hari lalu masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan waduk Rokan kiri di Rokan IV Koto Rokan Hulu.

Mereka menganggap pembangunan itu malah menyengsarakan rakyat dan menenggelamkan situs bersejarah dan nilai budaya lainnya di daerah tersebut.

Sehingga masyarakat menganggap pembangunan itu hanya menyengsarakan rakyat.

Bukan saja mahasiswa, aksi penolakan juga berlangsung di Rokan Hulu. 

Baca: Sumur Minyak Meledak, Titik Api Semburan Sulit Dipadamkan, Harus Gunakan Cara Ini

Baca: Sudah Ditutup Paksa, Toko Waralaba Ini Ngotot untuk Buka, Begini Jadinya

Terik panas matahari tidak menyurutkan semangat Aliansi Masyarakat Cipang dari empat desa, untuk menyampaikan aspirasinya di Kantor Bupati Rokan Hulu (Rohul), Senin (23/4/2018).

Aksi dari Aliansi Masyarakat Cipang ini menolak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau dilakukan pemerintah pusat di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).‎

Penolakan pembangunan Waduk serba guna Lompatan Harimau disampaikan ratusan warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Cipang.

Aliansi masyarakat cipang ini tergabung dari masyarakat empat desa, yakni‎ warga Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan.

Sebelum berada di tengah lapangan upacara kantor Bupati Rohul, sempat terjadi ketegangan antara massa dengan pihak keamanan lantaran pintu gerbang kantor Bupati tidak kunjung dibuka.

Bahkan sempat terjadi dorong-dorongan antara masyarakat dengan pihak keamanan Sat Pol PP dan Polri dibantu TNI.

Pantauan Tribunrohul.com, setelah berhasil masuk ke dalam lapangan upacara, dalam orasinya korlap Aliansi masyarakat Cipang, Rio Andri, meminta kepada Bupati Rohul, H. Sukiman untuk merekomendasikan ke pusat bahwa pemerintah Rohul, bersama masyarakat menolak pembangunan waduk serba guna Rokan Kiri kecamatan Rokan IV Koto.

Kemudian, dengan lantangnya Rio juga meminta Bupati Rohul untuk menghentikan proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau, yang akan menenggelamkan 4 Desa di Rokan IV Koto.

"Kami tidak ingin ditenggelamkan Pak, kami ingin desa kami tetap seperti ini, karena ini peninggalan dari nenek moyang kami, ‎dan kami menolak pembangunan waduk serba guna lompatan Harimau," terangnya.

Rio juga meminta kepada Bupati Rohul untuk untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau.

Baca: Sasar Anak Umur Bawah 15 Tahun Ini Jadwal Kampanye Imunisasi Measles Rubella di Riau

Menurutnya, dampak dari proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau dikhawatirkan akan merendam empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, seperti Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan.

Bahkan, proyek waduk serba guna Lompatan Harimau akan mengusir warga empat desa dari kampung halaman mereka, termasuk menghilangkan kultur budaya, dan tentunya akan menenggelamkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti terjadi saat proyek PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

"Jika pembangunan waduk tetap dilanjutkan, maka akan ada sekitar 10.000 jiwa penduduk harus pindah dari kampung halaman, karena kampung akan ditenggelamkan seperti yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Koto Panjang Kampar," ungkapnya.

Menanggapi aksi masa tersebut, Bupati Rohul, H. Sukiman meminta masyarakat membuat surat penolakan melalui kepala desa ‎(Kades) empat desa dan diserahkan kepada Camat yang kemudian akan diteruskannya ke pusat.

"Jadi surat penolakan dari masyarakat ini menjadi bahan pertimbangan dan modal saya untuk menolak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau ini," terangnya.

Dirinya mengungkapkan, tanpa adanya surat atau administrasi dari masyarakat yang diteruskan hingga ke kabupaten tentunya, Ia tidak memiliki modal untuk menolak.

Untuk itulah surat ini sangat penting.

Sukiman meminta kepada empat kades dan camat untuk segera menyiapkan surat penolakan dari masyarakat agar cepat dilakukan proses selanjutnya ke pusat.

"Jadi saya berharap ini cepat dibuat dan agar saya cepat Teken, kalau sudah di meja saya, akan saya langsung Teken untuk dilanjutkan ke pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, penolakan masyarakat empat desa dari Rokan IV Koto, juga pernah diadukan ke DPRD Rohul, yang saat itu Ketua DPRD Kelmi Amri langsung menerimanya.

Dalam hearing Di DPRD Rohul tersebut terungkap, bahwa proyek waduk serba guna Lompatan Harimau di Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rohul, Riau, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang akan menelan dana APBN sekira Rp 3 triliun.

Sebelumnya, warga empat desa bersama mahasiswa juga sudah berkali-kali melakukan aksi unjukrasa penolakan pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau di kantor Gubernur Riau dan Polda Riau.(*)