Wakil Ketua DPRD Riau Kecam Anggota KPID Riau Jika Benar Iklan Layanan Masyarakat Singgung Ustaz
Ia juga menegaskan akan memanggil KPID Riau untuk mempertanggungjawabkan tindakan konyol itu.
Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: Afrizal
Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com: Guruh Budi Wibowo
TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sangat gusar ketika mendengar ada iklan layanan masyarakat produk KPID yang menyinggung tokoh ulama.
Kendati demikian ia mengecam keras semua anggota KPID Riau jika informasi tersebut ternyata benar.
"Saya belum lihat videonya, saya dapat informasi itu dari berita media massa. Jika itu benar, saya melaknat seluruh anggota KPID Riau yang membuat iklan layanan masyarakat seperti itu," ujar Noviwaldy Jusman, Selasa (25/12/2018).
Ia juga menegaskan akan memanggil KPID Riau untuk mempertanggungjawabkan tindakan konyol itu.
Menurutnya, ia penasaran dengan aktor di balik iklan layanan kontradiktif tersebut.
"Besok nota dinasnya saya buat ke komisi terkait. Saya sangat ingin tau siapa yang menyebabkan orang yang kami pilih itu berbuat tak lantas di negeri Melayu ini," ujar politisi Demokrat ini dengan nada geram.
Baca: Polemik Iklan Layanan Masyarakat tentang Hoax yang Ceritakan Ustadz, KPID Riau Minta Maaf
Baca: Iklan Layanan Masyarakat KPID Riau Singgung Ustaz, Komisi I DPRD Riau Agendakan Dengar Pendapat
Baca: PKB Sebut Iklan Layanan Masyarakat KPID Riau Tak Elok
Selain untuk mempertanggungjawabkan iklan nyeleneh tersebut, Noviwaldy Jusman juga ingin mengetahui ada tidaknya pihak lain yang menekan KPID Riau sehingga membuat iklan tersebut.
Ia khawatir, ada pihak-pihak yang memaksa lembaga KPID Riau.
"Saya khawatir ada yang memaksa mereka (KPID Riau, red), dan saya ingin tahu latar belakang timbul iklan ini," ujar Noviwaldy.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arakhman sangat menyayangkan iklan layanan masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang dinilai menyinggung tokoh agama.
Sebagai lembaga negara, seharusnya iklan layanan yang dibuat oleh KPID tidak kontradiktif.
"Sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran, seharusnya produk KPID lebih elok. Bukannya malah menyinggung tokoh agama. Apapun agamanya, itu tak pantas," ujar politisi Partai Gerindra ini, Selasa (25/12/2018).
Taufik Arakhman berharap insiden tak menyenangkan itu menjadi pelajaran yang berharga.
Ia juga berharap, insiden tersebut adalah pertama dan terakhir.
"Saya harap dijadikan pelajaran berharga, dan ini yang pertama sekaligus terakhir," ujarnya.
Baca: 2 Nama Ini Masuk Daftar Puluhan Pejabat yang Akan Dilantik Gubernur Riau Jadi Pejabat Fungsional
Baca: PNS Dihadang 2 Mobil Saat Lewati Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Kunci Kontak Diambil Paksa
Ia juga meminta agar KPID Riau segera menarik dan menghapus iklan layanan tersebut sebelum menimbulkan permasalahan yang lebih luas.
Sebagai mitra kerja Komisi I DPRD Riau, pihaknya juga berencana menggelar dengar pendapat dengan pihak KPID Riau.
Tujuan dengar pendapat tersebut lebih ingin mengetahui alasan pihak KPID Riau membuat iklan layanan masyarakat seperti itu.
"Sebagai mitra, kami harus tahu apa alasan mereka," ujarnya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau membuat iklan layanan masyarakat yang berisi perlawanan pada hoaks.
Namun iklan tersebut melibatkan sosok Ustadz sehingga mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap mendeskriditkan ustadz.
Iklan layanan masyarakat tentang KPID Riau ini bercerita tentang berita bohong alias hoax dan siaran tidak berkualitas.
Diawali dengan seorang pria yang mendengarkan siaran radio melalui ponselnya.
Di siaran itu disebutkan seorang ustaz kondang dari Riau menghamili jemaahnya sendiri.
Pada bagian inilah yang memicu kontroversi masyarakat.
Baca: Tes Kepribadian: Uji Tingkat Kecerdasan Emosionalmu dengan Melihat Gambar Ini, Apa yang Kamu Lihat?
Baca: Kepribadian Seseorang Bisa Dilihat Lewat Jari Jempol, Simak Caranya
Meskipun dalam iklan ini juga bercerita tentang konten siaran televisi yang tidak mendidik dan bagaimana cara melaporkannya.
Di akhir iklan disebutkan bagaimana cara masyarakat melaporkan isi siaran yang tidak berkualitas dan meresahkan tersebut melalui KPID Riau.
Menanggapi kritikan itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah meluruskan informasi yang beredar dan meminta maaf kepada masyarakat.
Ini disampaikan langsung ketua KPID Riau Falzan Surahman, Wakil Ketua KPID Hisam Setiawan, Anggota Bidang Pengawasan Wide Munadir.
Falzan Surahman menyampaikan permohonan maaf KPID adanya iklan layanan masyarakat yang melibatkan Ustadz tersebut, mereka juga mengaku tidak ada tujuan deskriditkan ustadz.
"Terima kasih saran dan kritikikan. Maksud tujuannya (Iklan Layanan masyarakat) adalah menangkal hoaks dan tidak ada maksud deskriditkan ustadz dan bagaimana cara melaporkan, "ujar Falzan Surahman.
Falzan Surahman juga menambahkan iklan layanan masyarakat yang sebelumnya sempat tayang di beberapa lembaga penyiaran dan media sosial sudah ditarik kembali dan tidak ada ditayangkan lagi.
"Atas kritikan itu kami tarik semua iklan layanan masyarakat ini. Kami mohon maaf sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, karena kami adalah bagian dari masyarakat dan mengikuti masyarakat, "jelas Falzan Surahman.
Pihak KPID juga menegaskan mereka tidak terlibat dalam ranah politik terkait iklan ini, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019, sedangkan iklan layanan masyarakat tersebut murni tidak ada maksud tertentu.
"Kami menegaskan KPID tidak sampai terlibat pada politik, kami netral dalam Pemilu, "ujar Falzan.(*)