Setiap Hari Ada Warga yang Menikah, Mereka Butuh Rumah, Ini Kata Kementerian PUPR RI

Setiap Hari Ada Warga yang Menikah, Mereka Butuh Rumah, Ini Kata Kementerian PUPR RI

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setiap hari ada warga yang menikah, mereka butuh Rumah, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ini kata Kementerian PUPR RI.

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementrian PUPR RI, Dedy S Budisusateyo mengatakan, untuk mengurangi angka kebutuhan rumah bagi MBR atau backlog yang mencapai 13,6 ribu unit.

Pemerintah pusat terus menggalakkan dengan program 1 juta rumah, dan rogram tersebut diharapkan setiap tahunnya dari berbagai skema bisa menekan angka backlog tersebut.

Baca: KEPALA DESA di Riau Cabuli Siswi SMP Ditetapkan Jadi Tersangka, Jabatan Kades Padekik akan Diisi Pjs

Baca: MAYAT AWAK KAPAL KM Rizki GT 6 Ditemukan Mengapung di Selat Malaka, Dibawa ke RSUD untuk Diotopsi

Baca: Tidak Hanya Melayani Coating, Otogard Juga Punya Produk Auto Care

"Tentu ini menjadi tugas rumah kita untuk menekan angka backlog, karena bagaimana pun angka backlog ini tetap ada, karena ini terkait terhadap pertumbuhan penduduk," kata Dedy saat menghadiri kegiatan pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR bersubsidi di Hotel Alpha Jalan Imam Munandar Pekanbaru, Rabu (13/2/2019).

Sebab menurutnya setiap hari ada masyarakat berumah tangga yang membutuhkan rumah dengan begitu otomatis akan menjadi catatan kekurangan rumah untuk generasi baru.

"Memang program ini setiap tahun ada peningkatan, tapi tidak terpenuhi, tapi pada tahun 2018 bisa mencapai 1,1 juta unit rumah, selebihnya masih dibawah angka 1 juta," imbuhnya.

Pihaknya berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten dan kota untuk menyiapkan perumahan Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) subsidi.

"Selain sinergi antar pemerintah, juga tak lepas sinergi dengan para teman-teman pengembangan perumahan KPR subsidi, dan perbankan sebagai penyelenggara kredit," ujarnya.

Selain program Rumah Layak Huni (RLH), ada beberapa skema yang disiapkan pemerintah untuk menurunkan angka backlog.

Di antaranya dengan melakukan skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kemudian Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka dan terakhir bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Bertubuh Lansing, Geluti Modern Dance Sejak Usia Belia

Baca: KISAH Cewek Cantik Anak Semata Wayang Asal Pekanbaru, Miliki Tubuh Tinggi Semampai

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Hidup Mandiri, Geluti Beberapa Pekerjaan

"Ini peluang kita untuk mempercepat dan menekan tingginya angka backlog di Indonesia," tukasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 218 kepala keluarga berpenghasilan rendah di Provinsi Riau belum memiliki rumah.

Angka ini sesuai dengan data jumlah kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau biasa dikenal dengan istilah backlog yang tercatat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

Sedangkan secara nasional, backlog mencapai 13,6 ribu unit.

Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Muhammad Amin, mengatakan, tingginya angka backlog di Riau disebabkan oleh banyaknya rumah tangga baru yang belum memiliki rumah.

Untuk meminimalisir angka tersebut, pihaknya telah melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.

"RLH ini kita sebar di 12 kabupaten/kota, dimana setiap tahunnya dibangun 2.000 unit yang kita salurkan kepada masyarakat miskin," kata Amin usai membuka kegiatan pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR bersubsidi di Hotel Alpha Jalan Imam Munandar Pekanbaru, Rabu (13/2/2019).

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Cirebon Merantau di Pekanbaru, Pilih Fashion Designer dan Ikuti Intermodel

Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah Minang Jadi Selebgram dan Ketemu Jodoh melalui Bisnis Online

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Jadi Model, Kuliah, Sekretaris di BUMN hingga Finalis Bujang Dara

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementrian PUPR RI, Dedy S Budisusateyo.

Setiap tahunya, lanjut Amin, pihaknya menggarkan lebih kurang 115 miliar. Setiap satu unit rumah layak huni anggaran yang dihabiskan untuk membangunya berkisar mulai Rp 55 juta hingga Rp 60 juta.

"Tahun ini jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, sekitar 2000 unit juga," ujarnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan RLH, sebut Amin, dikarenakan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan.

"Tak hanya di provinsi, teman-teman kabupaten dan kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLh seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kita dalam sinergi kita dengan pemerintah pusat dalam menekan angka backlog tersebut," katanya. (*)