Berita Riau

Alfitra Salam : Nasib Komisioner KPU Kuansing Tergantung Sidang Pleno DKPP RI

Dalam sidang pleno DKPP RI akan dibahas dan dinilai ada tidaknya kesalahan yang dilakukan komisioner KPU Kuansing sebagai penyelenggara Pemilu

Alfitra Salam : Nasib Komisioner KPU Kuansing Tergantung Sidang Pleno DKPP RI
Tribunpekanbatu.com/ Palti Siahaan
Suasana pelaksanaan Pleno KPU Kuansing di kantor KPU Kuansing, Jumat (3/5/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Meskipun sidang dugaan kode etik terhadap KPU Kuansing yang digelar Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP) RI di aula Bawaslu Riau sudah berakhir, namun majelis sidang belum menyatakan putusannya.

Ketua majelis sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP) RI, Alfitra Salam mengatakan, putusan sidang akan dikeluarkan DKPP setelah majelis menggelar rapat.

Hasil rapat tersebut nantinya akan diajukan dalam sidang pleno DKPP.

Dalam sidang pleno DKPP RI tersebut kata Alfitra Salam akan dibahas dan dinilai ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh para komisioner KPU Kuansing sebagai penyelenggara Pemilu.

"Di sidang pleno tersebut dibahas ada tidaknya kesalahan dan bentuk sanksinya," ujar Alfitra Salam, seusai memimpin sidang, Jumat (14/6/2019).

Baca: Sidang Gugatan di DKPP, KPU Kuansing Riau Kirim Divisi Hukum

Alfitra menjelaskan, putusan sidang pleno tersebut diprediksikan sudah keluar pada tanggal 28 Juni.

Hal itu agar tidak ada kesan mendahului keputusan sidang MK yang saat ini sedang berjalan.

"Kami ingin putusannya parallel dengan sidang MK, agar tidak ada kesan saling mendahului. Untuk hasil sidang ini akan kami ajukan pada Minggu depan," ujarnya.

Alfitra mengaku sidang kode etik kali itu cukup memeras tenaga majelis sidang dan para pihak, baik pengadu, teradu dan juga pihak terkait (Bawaslu Kuansing, red).

Sebab, sidang kali itu membutuhkan waktu hingga 5 jam lamanya.

"Dari pagi hingga sore, skor sebentar untuk sholat Jumat. Butuh waktu lama karena pokok pengaduan yang diadukan cukup banyak, ada ,9 pokok tadi," ujarnya.

Baca: Inilah Dua Parpol yang Gugat KPU Kuansing Riau ke MK

Kesembilan pokok pengaduan tersebut beberapa di antara yaitu, masalah pleno penetapan DPTb yang digelar tanpa kehadiran Parpol, tidak adanya saksi Parpol Hanura mendapatkan formulir DAA1, hingga pengaduan salah satu komisioner tidur dalam rapat pleno rekapitulasi hingga adanya hubungan kekerabatan anggota KPU Kuansing dengan pengurus partai politik.

Sidang yang dipimpin oleh Alfitra Salam tersebut beranggotakan Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata, Komisioner KPU Riau Divisi Hukum Firdaus dan mantan Komisioner KPU Riau Sri Rukmini.

Sedangkan para pihak yang dihadirkan yaitu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Suhardiman Amby beserta 4 orang saksinya sebagai pihak pengadu, 5 komisioner KPU Kuansing sebagai pihak teradu dan Bawaslu Kuansing sebagai pihak terkait. (TRIBUNPEKANBARU.COM/Guruh Budi Wibowo)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved