Tak Bisa Melaut Selama Merawat Putrinya yang Alami Pembengkakan Empedu, Dodi Makin Pusing Soal Biaya

“Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) penuh dan pusat belum membuka lagi. Tapi bantuan dari Dinas Sosial Inhil ada sekitar Rp2 juta saja. BPJS Kesehatan yang baru dibuat dan baru bisa aktif 15 hari lagi, apakah tidak bisa di percepat. ” keluh Dodi sedih.

Melihat kondisi Nazwa saat ini, Anggota Komisi IV DPRD Inhil Andi Rusli menyayangkan tidak adanya program Pemerintah Kabupaten Inhil yang bisa mengcover kondisi darurat seperti Nazwa.

“Kalau untuk kondisi seperti ini harusnya ada kemudahan bagi masyarakat kita yang tidak mampu, harusnya ada yang mengcover selain BPJS Kesehatan yang butuh waktu untuk aktif, karena kondisinya darurat,” imbuh Andi Rusli.

Kedepannya, sebagai anggota DPRD Inhil yang kembali terpilih, Andi Rusli akan memperjuangkan kembali adanya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bisa difungsikan untuk kondisi darurat dan bagi masyarakat tidak mampu.

Baca: Ngaku Punya Jimat Sembuhkan Penyakit, 4 Pelaku Kuras ATM Ibu Rumah Tangga di Pekanbaru Rp 119 Juta

Apabila tetap berada di Komisi IV, Andi akan mengajak Dinas Sosial Kabupaten Inhil dan pihak terkait lainnya untuk membahas pemberlakuan kembali Jamkesda ini.

“Ini kebijakan pemerintah, kalau perlu nanti kita ajak study banding ke daerah yang sudah menerapkannya. Dengan menunjukan surat keterangan tidak mampu, Jamkesda bisa diaktifkan masyarakat. Ini harus ada selain BPJS Kesehatan,” imbuh anggota dewan yang memiliki ambulance pribadi bagi masyarakat ini.

Dalam kondisi saat ini, politisi PPP ini mengimbau berbagai pihak untuk bisa menyisihkan rezekinya bagi kelanjutan pengobatan Nazwa.

“Ini harus betul – betul jelas dulu sebelum berangkat ke Pekanbaru, agar nanti tidak terlantar di sana,” pungkasnya.

Sekira ada para dermawan yang ingin membantu, silahkan menghubungi Edi, kakek kandung Nazwa di nomor: 082392189238. (Tribuntembilahan.com/T. Muhammad Fadhli).