6 OPD di Pemkab Pelalawan Masih Dipegang Plt

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Hingga saat ini enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Kondisi itu sudah berlangsung selama hampir enam bulan.

Pejabat Plt merupakan sekretaris dari OPD masing-masing sebelum ada pimpinan atau kepala OPD yang definitif.

Adapun OPD yang masih dijabat Plt yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Penunjukkan Plt di enam dinas tersebut waktunya beragam sejak bulan Januari hingga April dan telah berjalan sampai September ini.

Seluruh kegiatan dan program dilaksanakan ketika dipimpin Plt. Padahal keenam dinas itu merupakan OPD yang vital.

Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Pelalawan, Rinto Rinaldi, terkait masa jabatan Plt dan pelaksana harian (Plh) selama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

Baca: Doa Bersetubuh & Adab Berhubungan Intim Antara Suami Isteri Menurut Islam

Artinya pejabat Plt dan Plh yang ditunjuk masa berlakunya hanya enam bulan saja.

"Jika masih belum ada kepala OPD yang defenitif selama enam bulan dijabat oleh Plt, Pemda bisa menunjuk Plt atau Plh lagi tapi orang yang berbeda," ungkap Rinto kepada Tribun, Minggu (15/9/2019).

Dijelaskannya, untuk mendefinitifkan pejabat eselon II harus melalui proses assesment dan mengikuti lelang jabatan yang dilakukan Pemda.

Baca: Alan Walker Full Album MP3: Download Lagu Lily Hingga On My Way, Tonton Juga Video Klip Alan Walker

Tentu proses ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, padahal satu sisi masa jabatan Plt dan Plh telah berakhir.

Terkait nasib keenam Plt yang saat ini menduduki posisi pimpinan OPD menunggu proses yang sedang dijalankan.

Bupati Pelalawan, HM Harris, beberapa waktu lalu mengisyaratkan akan menggelar assessment bagi para pejabat dan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan kepala dinas saat ini.

Harris telah menyerahkan kepada BKP2D untuk menjalankan prosedur yang ada dan bekerjasama Mabes Polri untuk teknis assessment.

"Sebenarnya kita targetkan sebelum Pilpres dan Pileg kemarin, tapi karena waktu mereka (Mabes Polri) tidak bisa, jadi diundur. BKP2D akan mengurusnya ke Jakarta," tandas Harris. (Tribunpekanbaru.com/Johanes Wowor Tanjung)