Berita Riau

Harris dan Adi Sukemi Duduk Berdampingan, Ayah Jadi Bupati, Anak Dilantik Jadi Ketua DPRD Pelalawan

Tampak Adi Sukemi yang sudah resmi jadi Ketua DPRD duduk berdampingan dengan ayahnya Bupati Pelalawan HM Harris, Senin (23/9/2019).

Harris dan Adi Sukemi Duduk Berdampingan, Ayah Jadi Bupati, Anak Dilantik Jadi Ketua DPRD Pelalawan
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Pascapelantikan Adi Sukemi sebagai Ketua DPRD Pelalawan duduk berdampingan dengan sang ayah yang merupakan Bupati Pelalawan, Senin (23/9/2019) di lantai ll gedung DPRD. 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Isu politik dinasti menghangat usai pelantikan Adi Sukemi sebagai Ketua DPRD Pelalawan Riau, Senin (23/9/2019) di lantai ll gedung DPRD.

Setelah resmi mengucapkan sumpah, ketiga pimpinan langsung mengambil kursi di depan untuk memimpin. Kelanjutan rapat paripurna peresmian pelantikan.

Tampak Adi Sukemi yang sudah resmi jadi Ketua DPRD duduk berdampingan dengan ayahnya Bupati Harris.

Pengucapan sumpah dan janji ditanggapi miring oleh sebagian masyarakat dan menyerang keluarga besar Bupati Pelalawan HM Harris.

Pasalnya Bupati Harris yang memimpin pemerintahan dan warga merupakan ayahnya dan Adi Sukemi sebagai anak Harris memimpin DPRD Pelalawan. Duet bapak dan anak yang menjadi pimpinan eksekuti dan legislatif dinilai sebagai dinasti keluarga.

"Bapak dan anak memimpin Pelalawan, bagaimana jadinya nanti daerah ini. Politik dinasti atau keluarga akan berjalan. Ini isunya di masyarakat," kata seorang tokoh masyarakat Pelalawan.

Ia menyebutkan, tugas-tugas DPRD sebagai pengawas program pemerintah hingga penganggaran serta legislasi tak akan berjalan maksimal akibat hubungan darah antara bupati dan ketua dewan.

Pemerintahan akan dijalankan diatas rasa kekeluargaan yang kental. Namun ia berharap antara Harris dan Adi Sukemi bisa bekerja profesional untuk kepentingan masyarakat.

Menanggapi isu politik dinasti itu, Bupati Harris menanggapi dengan santai. Harris menyebutkan pemilihan anggota dewan merupakan produk politik yang pilih langsung oleh masyarakat.

Sedangkan penunjukan Ketua DPRD merupakan kewenangan Partai Golkar mulai dari daerah sampai ke pengurus pusat.

Halaman
123
Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved