Berita Riau

Bupati Inhu Yopi Arianto Dipanggil Kemendagri karena Belum Anggarkan Dana Pilkada

Bagi daerah yang sudah melaksanakan NPHD sebelum Senin (7/10) tidak perlu untuk hadir dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut.

Bupati Inhu Yopi Arianto Dipanggil Kemendagri karena Belum Anggarkan Dana Pilkada
istimewa
Bupati Inhu Yopi Arianto menghadiri Musrenbang di Kecamatan Kelayang, Sabtu (16/02/2019). 

Bupati Inhu Yopi Arianto Dipanggil Kemendagri karena Belum Anggarkan Dana Pilkada

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Keuangan Daerah memanggil Bupati dan Walikota yang belum melaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). di Riau sendiri ada Bupati Inhu yang ikut dipanggil.

Sesuai Radiogram dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 3 Oktober tersebut yang berisikan dalam menjamin dana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 maka bagi daerah yang belum melakukan NPHD untuk hadir di Kemendagri Senin (7/10/2019).

Sedangkan bagi daerah yang sudah melaksanakan NPHD sebelum Senin (7/10) maka tidak perlu untuk hadir dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut.

Baca: Polsek Mandau Amankan Pria Tua Pengedar Narkoba di Bathin Solapan Riau

Baca: Fakta Aiptu Pariadi Polisi yang Tembak Istri Lalu Bunuh Diri, Baru Saja Kuasai Senpinya Lagi

"Jadi solusinya untuk penganggaran dana Pilkada Inhu yang belum NPHD maka bisa diputuskan pada pertemuan nanti. Karena Kemendagri memanggil Bupati Inhu,"ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Nugroho Noto Susanto kepada tribunpekanbaru.com Minggu.

Nugroho Noto Susanto saat ditanya apakah se-Indonesia hanya tinggal Inhu yang belum melakukan NPHD, ia mengaku belum mengetahui, hanya saja di Riau dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ikut Pilkada serentak 2020 hanya tersisa Inhu yang belum.

"Yang jelas Inhu belum di Riau, kalau daerah lain saya tidak hafal,"jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Riau Hasan juga menambahkan diharapkan dengan dipanggilnya Bupati Inhu ke Kemendagri ada solusi yang terbaik bagi penganggaran pengawasan yang juga belum dianggarkan.

Terkait tertundanya KPU Indragiri Hulu dalam menandatangani NPHD, Ketua KPU Indragiri Hulu, Yenni Mairida sebelumnya menerangkan koordinasi telah dilakukan beberapa kali sejak 4 Juli 2019.

Namun hingga 1 oktober 2019, masih terdapat ketidaksamaan pandangan tentang besaran kebutuhan penyelenggaraan pemilihan 2020 di Indragiri Hulu.

Baca: Diduga Pelesir ke Shenzen Tanpa Izin, Ini Deretan Aturan yang Dilabrak 18 Kepsek Pekanbaru

Baca: Suami Dhawiya Anak Elvy Sukaesih Ditangkap karena Narkoba, Simpan Sabu di Jam Tangan

Baca: Geger Penemuan Potongan Tubuh Mirip Tangan Bayi di Pasar Sabtu Kampar, Ternyata Ini Jawabannya

Atas belum ditandatanganinya NPHD Indragiri Hulu, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan KPU Riau telah menyampaikan laporan ke KPU RI disertai keterangan kronologis. KPU Riau juga berkoordinasi dengan Gubernur Riau untuk mendorong agar NPHD di Indragiri Hulu segera terlaksana.

Ilham Yasir juga menerangkan KPU Riau meminta KPU Indragiri Hulu agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan penyusunan dan penandatanganan NPHD segera dilaksanakan.

"Kita berharap, titik temu antara Pemerintah dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu segera terwujud. Dengan demikian kegiatan pemilihan 2020 yang sudah dimulai pada akhir 2019 ini dapat terlaksana dengan baik", ujar Ilham. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved