Bukan Soal JAKSA AGUNG di Kabinet kerja Jilid II, KAPITRA Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor di Riau

Bukan Soal Jaksa Agung di Kabinet kerja Jilid II, Kapitra Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor Perwakilan di Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bukan soal jaksa agung di Kabinet kerja Jilid II, politisi PRDI Perjuangan Kapitra Ampera berharap Jokowi buka kantor perwakilan di Riau.

Presiden RI Joko Widodo yang akan dilantik dalam waktu dekat diharapkan untuk memberikan perhatian untuk Riau sebagai daerah yang memberi kontribusi besar untuk Pusat, sehingga diminta untuk buka kantor perwakilan di Riau.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: FRAKSI Partai Pendukung Prabowo TOLAK Hasil Rapat Pembentukan AKD DPRD Riau, Tak dapat Ketua Komisi

Baca: WOW, Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau Keruk APBD Sebesar Rp 367.3 Miliar

Baca: Tiga Fraksi Partai Pendukung PRABOWO Tidak dapat Jatah Ketua Komisi di DPRD Riau, Ini Penjelasannya

Hal ini ditegaskan Politikus PDI Perjuangan yang juga pengacara kondang Kapitra Ampera, menurutnya periode kedua Joko Widodo ini harus ada perhatian yang lebih untuk Riau.

"Kita berharap pak Presiden juga buka kantor perwakilan di Riau, minimal pak Presiden berkantornya sekali dalam dua bulan di Riau, baik itu di Pekanbaru maupun Dumai,"ujar Kapitra Ampera kepada tribunpekanbaru.com Jumat (11/10/2019).

Menurut Kapitra Ampera ini dilakukan karena Riau salah satu daerah yang punya kontribusi besar untuk pembangunan nasional baik itu sumber daya migas dan perkebunan serta potensi lainnya.

"Jadi punya orang pusat untuk membantu akselerasi percepatan pembangunan di Riau, kita akui Riau masih butuh perhatian lebih dari pusat," ujar Kapitra yang juga masuk dalam bursa nama calon Jaksa Agung ini.

Kapitra juga menyambut baik adanya rencana Kubu Prabowo masuk ke dalam Pemerintahan Joko Widodo, karena akan berdampak baik untuk membangun bangsa dan tidak ada lagi berdasarkan ego masing-masing.

"Saya pikir hal yang baik, sangat baik membangun bangsa tidak berdasarkan ego," jelas Kapitra.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: KETUA Komisi di DPRD Riau Dikuasai Partai Pendukung Jokowi Partai Pendukung Prabowo hanya Dapat Satu

Baca: POLEMIK Obat Mengandung Ranitidine di Riau, Diskes Pastikan sudah Tidak Ada di Puskesmas dan RSUD

Baca: Pilkada Riau 2020, Pasangan Said Hasyim di Meranti, Hery Daftar ke Nasdem, Usung Slogan Berseri

Menurut Kapitra sangat menarik bila kubu Prabowo masuk ikut membangun bangsa bersama Presiden terpilih Joko Widodo, karena semua pihak bertanggungjawab untuk memajukan negara.

"Menarik, sehingga tidak ada kubu lagi, dan kalau terjadi ini sangat mengagumkan, saya berharap itu terjadi," ujarnya.

KAPITRA Ampera Menuju Kursi Jaksa Agung

Politisi PDI Perjuangan asal Riau Kapitra Ampera menuju kursi jaksa agung pada Kabinet Kerja Jilid II jelang pelantikan Jokowi-Maaruf.

Politisi PDI Perjuangan yang juga pengacara kondang Kapitra Ampera menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo, apakah dirinya nanti dipanggil untuk menjadi Jaksa Agung atau tidak.

Baca: BOCAH 4 Tahun Dicabuli Tetangga di Riau, Terungkap Setelah Korban Merintih Sakit di Bagian Intim

Baca: Curriculum Vitae Ustadz Abdul Somad LENGKAP, Terungkap Gelar UAS dari Kesultanan Matan Ketapang

Baca: TERUNGKAP Fakta Penyebab Kecelakaan Bus PMTOH di Riau dari Hasil Uji Mekanik Ini DATA LENGKAP Korban

Baca: TIBA-TIBA Kabut Asap Selimuti Pekanbaru, Jarak Pandang Terbatas, Satelit Pantau 18 Hotspot di Riau

Baca: Dompet Selebgram Cantik Bhella Cristy HILANG, Siapa yang Temukan Diberi Imbalan, Apa Imbalannya?

Menurutnya ia tidak banyak komentar dulu, karena lebih kepada wait and see saja, menunggu dipanggil orang nomor satu di Indonesia itu.

"Saya sekarang wait and see aja, jadi ya menunggu sajalah dulu, saya serahkan sepenuhnya kepada pak Presiden," ujar Kapitra Ampera kepada tribunpekanbaru.com Kamis (10/10/2019).

Menurut Kapitra Ampera siapapun yang dipanggil nantinya oleh Presiden adalah orang yang terbaik pilihan Joko Widodo.

Terpenting lagi menurut Kapitra Ampera adalah orang yang bisa komunikasi dengan kalangan masyarakat manapun.

"Bagaimana agar yang dipilih pak Presiden itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga program dan visi misi pak Presiden bisa disampaikan ke masyarakat," ujar Kapitra Ampera.

Kapitra Ampera juga tidak mempersoalkan apakah itu dari yang selama ini kubu pendukung Presiden di pemilu maupun lawan politiknya dijadikan pembantu atau menteri, yang jelas bagaimana keseriusan dalam membangun bangsa.

"Sekarang kan sudah saatnya membangun negara lagi, tidak ada lagi kubu ini dan kubu itu, kalau memang komunikasi baik dan tujuannya bangun negara siapapun dia bisa ditunjuk jadi Menteri pak Jokowi," ujar Kapitra.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kapitra Ampera ternyata sudah menyusun program jika nantinya dipilih sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca: Tim Bareskrim Mabes Polri ke Riau, Cek Lokasi Karhutla di Kebun PT Gandahera Hendana Pelalawan

Baca: Nissa Sabyan Gambus ke Riau ‎Tampil pada Malam Puncak Pelalawan Expo 2019, Nyanyikan Lagu Ya Maulana

Baca: Miliki Bodi Aduhai dan Berwajah Cantik, Dua Cewek Cantik Asal Pekanbaru Riau Ini Geluti Modern Dance

Kapitra tidak akan ada toleransi terhadap pelaku korupsi dan Narkoba sehingga ia akan menuntut hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan pemilik Narkoba di atas 1 gram.

Kapitra mengaku tidak akan gentar meskipun akan banyak tantangan yang dihadapinya untuk penegakan hukum tersebut, karena untuk memperbaiki bangsa Indonesia saat ini adalah dengan memperbaiki sistem penegakan hukum.

"Korupsi diatas Rp1 Miliar tuntut mati, saya cari payung hukumnya, kan hukum positif membolehkan hukuman mati," ujar Kapitra Ampera.

Karena selama ini ia melihat dampak dari kejahatan koruptor itu sangat besar dampaknya terhadap orang banyak bisa membunuh banyak orang dan menghilangkan kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi rakyat serta kepentingan rakyat lainnya.

"Dampak dari kejahatan itu banyak, bisa membunuh orang, kesempatan kerja dan lapangan kerja, makanya saya sikat habis," jelasnya.

Ini dilakukan menurutnya sebagai efek jera untuk membuat orang takut agar tidak melakukannya kembali.

Selama ini tidak pernah timbul efek jera bagi pelaku koruptor.

Meskipun banyak yang ditangkap namun yang korupsi juga semakin banyak.

Kemudian kejahatan besar lainnya Narkoba kapitra juga memiliki program akan menuntut hukuman mati bagi pemilik Narkoba di atas 1 gram.

Baca: PROMO Beli Smartphone di Riau, Oppo Terbaru hingga Vivo V17 Pro dan Beli Smartphone hanya Rp 23 Ribu

Baca: DUDUKI Kursi Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar Maju di Pilkada Rohil 2020, Jhony Siapkan Rp 10 Miliar

Baca: DATA LENGKAP Korban Kecelakaan Bus PMTOH di Riau yang Meninggal dan Luka, Kapolda Riau Batal ke TKP

Dengan demikian tidak ada lagi yang berani untuk terlibat dalam peredaran Narkoba di Indonesia sehingga generasi muda bisa terselamatkan.

"Kalau sekarangkan kejahatan yang diberantas semakin subur, Narkoba semakin subur dan korupsi, tidak ada formula yang efektif untuk penegakan hukum," ujar Kapitra.

Tapi cara melihat saat ini hukum di Indonesia masih terjadi tebang pilih dan setengah hati dalam penegakan hukum.

Menurutnya negara itu bisa disebut negara maju apabila hukumnya bisa jelas dan bisa ditebak secara terang benderang.

"Misalnya kalau curi sepeda motor jelas hukumnya sekian tahun, mau anak siapa, jadi ada rasa keadilan di masyarakat," jelas Kapitra.

Selanjutnya tujuan penegakan hukum juga menurutnya tidak jelas, seharusnya menghentikan kejahatan bukan menangkap penjahat, karena setiap ada penjahat akan ada korban dari kejahatan itu.

"Inikan yang terjadi bervariasi anak pejabat penegakan hukumnya berbeda dengan masyarakat biasa," ujarnya.

Dan anehnya lagi menurut Kapitra Ampera yang terjadi saat ini penegak hukum berlomba-lomba untuk mencari kesalahan orang.

Baca: 4000 Kue Apam Jadi Makanan Khas pada Mandi Safar di Tasik Nambus Riau dan Dihibur Blacan Aromatik

Baca: PESAWAT TANPA AWAK dari Riau Hasil Karya Putra Bengkalis Tamatan SD dan sudah Ada Sembilan Pesawat

Baca: Mantan Pembantu REKTOR di Riau Jadi Tersangka Tipikor Dana Hibah Penelitian, Diperiksa Jaksa 6 Jam

Seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana agar tidak ada kejahatan, maka upaya preventif dilakukan.

"Sehingga tidak pernah selesai," jelas Kapitra.

Sehingga dengan demikian kapitra yakin dengan sistem penegakan hukum seperti itu maka tidak ada lagi ketidakadilan pada masyarakat.

Apalagi Kapitra Ampera juga akan membenahi dulu di internal Kejaksaan yang menurutnya perlu pembenahan demi tegaknya hukum yang adil bagi masyarakat.

Tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution - Bukan Soal Jaksa Agung di Kabinet kerja Jilid II, Kapitra Ampera Berharap Jokowi Buka Kantor Perwakilan di Riau