WOW, Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau Keruk APBD Sebesar Rp 367.3 Miliar

WOW, Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau Keruk APBD Sebesar Rp 367.3 Miliar, Dana Pengawasan Rp 109.6 Miliar dan Dana Pelaksanaan Rp 257.7 Miliar

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wow, Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Riau 2020 dalam agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau keruk APBD sebesar Rp 367.3 miliar yang terbagi kepada dana pengawasan dan dana pelaksanaan.

Dana tersebut terbagi kepada dana pengawasan sebesar Rp 109.6 miliar yang diperuntukan untuk Bawaslu, dan dana pelaksanaan sebesar Rp 257.7 miliar yang diperuntukan untuk KPU.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: Tiga Fraksi Partai Pendukung PRABOWO Tidak dapat Jatah Ketua Komisi di DPRD Riau, Ini Penjelasannya

Baca: KETUA Komisi di DPRD Riau Dikuasai Partai Pendukung Jokowi Partai Pendukung Prabowo hanya Dapat Satu

Baca: POLEMIK Obat Mengandung Ranitidine di Riau, Diskes Pastikan sudah Tidak Ada di Puskesmas dan RSUD

Selain anggaran untuk penyelenggara Pilkada di KPU, dalam perhelatan pemilihan kepala daerah ini juga ada anggaran untuk pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada Pilkada serentak sembilan Kabupaten dan Kota di Riau sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab dan Bawaslu di Kabupaten dan Kota, hanya tinggal Kabupaten Inhu yang belum namun sudah progres.

Dimana bila dikalkulasikan untuk sembilan Kabupaten dan Kota di Riau itu butuh anggaran untuk pengawasan sekitar Rp110 Miliar.

Dimana anggaran pengawasan terbesar di Kabupaten Indragiri hulu yang mana masih diajukan belum tandatangan NPHD angkanya mencapai Rp17,5 Miliar, Rokan Hulu Rp14,5 Miliar, Pelalawan Rp13,9 Miliar, Rokan Hilir Rp13 Miliar, Kuansing Rp12,2 Miliar, Siak Rp10,8 Miliar, Bengkalis Rp10 Miliar, Meranti Rp9 Miliar dan Dumai Rp8,72 Miliar.

"Untuk anggaran pengawasan sudah tuntas NPHD nya, hanya tersisa Inhu dan dalam waktu dekat juga akan segera tuntas,"ujar Komisioner Bawaslu Riau Hasan kepada tribunpekanbaru.com Jumat (11/10).

Menurut Hasan anggaran untuk pengawasan ini diperuntukkan bagi petugas pengawas mulai dari tingkat Kecamatan hingga pengawas ditingkat TPS.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: Pilkada Riau 2020, Total Dana Pilkada Serentak 2020 di Riau Capai 257.7 Miliar untuk Sembilan Daerah

Baca: BREAKING NEWS : Karhutla Landa Sumatera, Hotspot di Sumatera 543 Titik, Hotspot di Riau 15 Titik

Baca: Sediakan Wanita Seksi, Cafe dan KTV SCH Diduga Jadi Tempat Prostitusi, Diawasi Satpol PP Pekanbaru

"Anggarannya berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing, karena yang tahu dan yang mengajukan anggaran adalah Bawaslu masing-masing daerah,"jelas Hasan.

Sebagaimana diketahui pada Pilkada serentak 2020 mendatang di Riau ada sembilan Kabupaten yang ikut Pilkada serentak yakni Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuansing, Siak, Pelalawan, Inhu, Meranti, dan Bengkalis serta Kota Dumai.

Anggaran Pengawasan Pilkada serentak sembilan Kabupaten dan Kota :

1. Rokan Hilir: 13 M
2. Pelalawan: 13,9 M
3. Bengkais: 10 M
4. Siak: 10,8 M
5. Kep. Meranti: 9 M
6. Dumai: 8,7 M
7. Rokan Hulu: 14,5 M
8. Kuantan Singingi: 12,2 M
9. Indragiri Hulu : 17,5 M (tunggu NPHD)

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: SIAPA Sekdaprov Riau? Kantongi Rekomendasi Komisi ASN, Pemprov Riau akan Kirim Tiga Nama ke Mendagri

Baca: KAPITRA Ampera Menuju Kursi Jaksa Agung pada Kabinet Kerja Jilid II Jelang Pelantikan Jokowi-Maaruf

Baca: BOCAH 4 Tahun Dicabuli Tetangga di Riau, Terungkap Setelah Korban Merintih Sakit di Bagian Intim

Pilkada Riau 2020, Total Dana Pilkada Serentak 2020 di Riau Capai 257.7 Miliar untuk Sembilan Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Riau 2020, total dana Pilkada Serentak 2020 di Riau capai 257.7 miliar untuk sembilan daerah.

Pilkada sembilan kabupaten dan kota di Riau tentunya butuh anggaran yang besar untuk menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah tersebut.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: KETUA Komisi di DPRD Riau Dikuasai Partai Pendukung Jokowi Partai Pendukung Prabowo hanya Dapat Satu

Baca: POLEMIK Obat Mengandung Ranitidine di Riau, Diskes Pastikan sudah Tidak Ada di Puskesmas dan RSUD

Baca: BREAKING NEWS : Karhutla Landa Sumatera, Hotspot di Sumatera 543 Titik, Hotspot di Riau 15 Titik

Baca: Sediakan Wanita Seksi, Cafe dan KTV SCH Diduga Jadi Tempat Prostitusi, Diawasi Satpol PP Pekanbaru

Saat ini hampir semua Kabupaten dan Kota yang ikut Pilkada terkecuali Inhu sudah tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sebagaimana diketahui dana Pilkada sendiri dianggarkan melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota yang menggelar Pilkada tersebut.

Untuk besaran anggaran Pilkada Serentak 2020 yang telah menandatangani NPHD adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Rokan Hilir Rp32,3 miliar, KPU Kabupaten Bengkalis Rp 40 miliar, KPU Kota Dumai Rp18 miliar, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Rp22,1 miliar.

KPU Kabupaten Pelalawan Rp29,9 miliar, KPU Kab. Siak Rp26,4 miliar, dan KPU Kabupaten Rohul Rp28,5 miliar, KPU Kuansing Rp29,4 Miliar dan Inhu meskipun belum ditandatangani NPHD namun akan diajukan Rp31,1 Miliar.

"Sampai saat ini hanya tinggal Inhu yang belum tandatangan NPHD, tapi sudah ada kesepakatan sebelum 14 Oktober sudah dilakukan tandatangan NPHD nya," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Nugroho Noto Susanto kepada tribunpelanbaru.com.

Nugroho Noto Susanto juga menambahkan kenapa setiap daerah berbeda anggarannya, karena anggaran tersebut berdasarkan kajian untuk kebutuhan dimana masing-masing daerah medannya berbeda.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini :

Baca: SIAPA Sekdaprov Riau? Kantongi Rekomendasi Komisi ASN, Pemprov Riau akan Kirim Tiga Nama ke Mendagri

Baca: KAPITRA Ampera Menuju Kursi Jaksa Agung pada Kabinet Kerja Jilid II Jelang Pelantikan Jokowi-Maaruf

Baca: BOCAH 4 Tahun Dicabuli Tetangga di Riau, Terungkap Setelah Korban Merintih Sakit di Bagian Intim

"Seperti untuk Bengkalis itu kebutuhannya lebih besar dari daerah lain, ini disebabkan ada akses yang sulit dan daerahnya juga luas," ujar Nugroho.

Dengan sudah adanya kesepakatan pemkab dengan penyelenggara serta pengawas di kementerian dalam negeri lalu soal penganggaran untuk Pilkada Inhu, maka dapat dipastikan persoalan penganggaran pilkada tidak ada masalah lagi.

"Mudah-mudahan saja secepatnya ditandatangani NPHD untuk Inhu dan tuntas semuanya soal anggaran," ujar Nugroho.

Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution - WOW, Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020 di Riau Keruk APBD Sebesar Rp 367.3 Miliar, Dana Pengawasan Rp 109.6 Miliar dan Dana Pelaksanaan Rp 257.7 Miliar