Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Menteri Luar Negeri Tolak Laut Natuna Diklaim China: Indonesia Tak Akan Pernah Mengakui 9 Dash Line

Terkait konflik wilayah yang terjadi di Kepulauan Riau itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi angkat bicara.

Editor: Muhammad Ridho
Capture Youtube
Retno Marsudi. 

China mengklaim 90 persen wilayah tersebut merupakan hak maritim historisnya.

Mengutip Kompas.com yang melansir South China Morning Post (12/7/2016)), jalur yang membentang sekira 2.000 kilometer tersebut, dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari beberapa wilayah negara.

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). (HANDOUT)

Di antaranya, Filipina, Malaysia, Vietnam.

Diketahui, pada 1947, China masih dikuasai oleh Partai Kuomintang.

Pimpinan Chiang Kai Sek memulai klaim teritorialnya terhadap Laut China Selatan.

Singkatnya, pemerintah Kuomintang menciptakan garis demerkasi di peta China.

Garis itu berupa 11 garis putus-putus atau disebut sebagai 'Eleven-Dash Line'.

Selanjutnya, Republik Rakyat China (RRC) didirikan (1949).

Pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan.

Pemerintah Komunis lantas menyatakan diri sebagai satu-satunya perwakilan China yang sah.

Perwakilan yang mewarisi semua klaim maritim bangsa di wilayah tersebut.

Diketahui, awal 1950-an, dua garis putus-putus dihapus.

Teluk Tonkin dikeluarkan sebagai isyarakat untuk kawan komunis di Vietnam Utara.

Lantas, berubahlah Eleven-Dash Line menjadi Nine-Dash Line.

Sengketa Nine-Dash Line

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved