Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Mangkrak, Ganti Rugi Rp50 Ribu Per Meter, Padahal NJOP Rp325 Ribu

TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota DPR RI Komisi VI Bidang Industri, Investasi dan Persaingan Usaha, Andre Rosiade mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat, Jumat (17/1/2020).

Anggota DPR RI asal Sumbar itu datang bersama Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo untuk mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang mangkrak.

"Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada Februari 2018 lalu masih mangkrak hingga sekarang," kata Andre di Mapolda Sumbar, Jumat.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pembangunan jalan itu terkendala dalam hal pembebasan tanah.

Masyarakat tidak mau menerima ganti rugi karena nilainya rendah.

"Hari ini kita bawa Pak Dirut PT Hutama Karya yang mengerjakan proyek tol itu bersilaturahmi dengan kapolda Sumbar. Tujuannya agar proyek ini bisa berlangsung lancar," kata Andre. 

Proyek jalan tol itu, menurut Andre, adalah proyek strategis nasional yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan seharusnya berjalan lancar.

"Tol di daerah tetangga kita Riau, sudah mau diresmikan. Sementara kita masih mangkrak juga," jelas Andre.

Sementara itu, Dirut PT Hutama Karya, Bintang Perbowo mengakui bahwa pembangunan tol Padang-Pekanbaru terkendala persoalan pembebasan tanah.

"Namun sekarang kita sedang menyosialisasikan harga ganti rugi yang baru. Semoga diterima masyarakat," jelas Bintang.

Bintang menyebutkan untuk tahap I, Padang-Sicincin masih ada sekitar 30 kilometer lagi yang belum dibebaskan lahannya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengakui bahwa salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Polda saat dirinya menjabat di Sumbar adalah proyek tol Padang-Pekanbaru.

"Ini isu yang menjadi perhatian saat saya masuk ke sini. Untuk itu, kita akan dorong percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini," jelas Toni.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada Februari 2018 lalu masih terkendala dalam hal pembebasan tanah.

Lahan yang bermasalah itu berada di kilometer 0-4,2 yang merupakan milik Padang Industrial Park (PIP).