Karhutla 2020
Ini Kata Panglima TNI Terkait Penanganan Karhutla dengan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara
Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara secara resmi diluncurkan pada Senin (9/3/2020), dan aplikasi ini dapat digunakan untuk penanganan Karhutla
Penulis: Rizky Armanda | Editor: Nolpitos Hendri
lihat foto
Ini Kata Panglima TNI Terkait Penanganan Karhutla dengan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara secara resmi diluncurkan pada Senin (9/3/2020), dan aplikasi ini dapat digunakan untuk penanganan Karhutla 2020.
Tidak hanya untuk di Riau saja, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sejumlah daerah lainnya, yang juga dinilai rawan Karhutla.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, aplikasi ini bisa memberikan informasi terkait hotspot dan informasi pendukung lainnya.
Seperti Arah angin dan awan yang bisa disemai untuk melaksanakan hujan buatan.
Menurut Hadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi ini.
"Pertama, aplikasi ini sebagai deteksi menggunakan pengindraan jarak jauh, yang dulu sebelum ada aplikasi ini, kita mendapatkan informasi terlambat. Karena informasi hotspot satelit berputar setiap 6 jam, baru kita dapat hotspot sebenarnya," kata Hadi di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.
Namun dipaparkan Hadi, setelah ada aplikasi ini, sekarang petugas sudah bisa mendapatkan informasi realtime keberadaan hotspot.
"Artinya, kita sudah bisa mendeteksi," terangnya.
Setelah langkah deteksi disebutkan Hadi, selanjutnya adalah identifikasi dengan pelibatan personel di lapangan.
Hal ini untuk mengkroscek, apakah memang benar ada hotspot di titik yang tertera sesuai deteksi aplikasi.
"Identifikasi di lapangan, hanya 3 hal. Apakah api low, medium atau high. Yang terbakar di Indonesia ada 3 macam. Gambut, batubara dan hutan yang memang sedang terbakar," ucapnya.
Hadi menyatakan, tentunya sangat diperlukan sinergi di lapangan. Bagaimana informasi yang diperoleh, selanjutnya diidentifikasi oleh jajaran Polri, TNI, dan komponen masyarakat lainnya.
Lebih jauh kata Hadi, setelah langkah identifikasi, selanjutnya masuk tahap eksekusi.
Menurut Jenderal TNI bintang empat ini, dalam eksekusi diperlukan satu kesatuan komando.
