PSBB di Pekanbaru DIPERPANJANG Antisipasi Penyebaran Covid-19, Ini Jelas Walikota Pekanbaru Firdaus

Meranti 5 kasus.

DATA Penerima BANTUAN Tunai Covid-19 di Kota Pekanbaru Membengkak

Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru sudah mengajukan kepada pemerintah kota data jumlah penerima bantuan.

Hasilnya jumlah penerima bantuan membengkak jadi berkisar 160.000 Kepala Keluarga (KK).

Jumlahnya mencapai 65 persen dari total KK di Kota Pekanbaru.

"Data ini tidak masuk akal lebih dari setengah total KK di Pekanbaru," terang Walikota Pekanbaru, Firdaus usai rapat terbatas di Aula Gubernuran Riau pada Senin (27/4/2020).

Pemerintah kota pun melakukan validasi terhadap data yang ada.

Jumlah penerima yang sesuai kriteria hanya berkisar 25.000 KK.

Kriterianya yakni mereka yang berpendapatan Rp 500.000 per kapita per bulan.

Firdaus akan menyalurkan bantuan selanjutnya seiring bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Bantuan ini nantinya segera disalurkan.

Firdaus menyebut bahwa selain masyarakat yang sudah mendapat bantuan masih ada tiga kategori lainnya.

Ada PKH yang jumlahnya mencapai 12.000 KK.

Ada juga masyarakat hampir miskin.

Mereka nantinya mendapat bantuan beras dalam program BPNT.

Jumlah penerima BPNT di Kota Pekanbaru sebanyak 5000 KK.

Ada juga 17.000 KK masyarakat rentan miskin.

Mereka nantinya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per KK setiap bulannya.

Bantuan ini bergulir bagi 17 ribu KK ini selama tiga bulan.

Firdaus menegaskan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat sudah tersalur akhir pekan kemarin.

Ia menyebut bahwa bantuan ini bukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Mereka juga tidak masuk dalam PKH dan BPNT.

Jumlah penerima bantuan yang tersalur pada akhir pekan kemarin mencapai 15.625 Kepala Keluarga (KK).

Ia menegaskan bahwa sesuai pedoman dari Kementrian Sosial RI para penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanyalah masyarakat yang terkena dampak ekonomi dalam covid-19.

"Jadi bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak covid-19," ulasnya.

Bantuan yang tersalur bersumber dari CBP melalui Bulog sebanyak 100 ton.

Bantuan ini pun sudah disalurkan kepada penerima baru.

Firdaus menyebut bahwa data penerima ini terbilang baru.

"Datanya belum terdaftar dalam penerima bantuan sosial pemerintah," terangnya.

Ada Orang Kaya di Pekanbaru Ikut Daftar Jadi Penerima Bantuan

Bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang terdampak Covid-19 hingga Rabu (22/4/2020) belum kunjung tersalur.

Padahal Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Pekanbaru sudah berlangsung selama hampir satu pekan.

Masyarakat sangat menanti bantuan itu.

Apalagi aktivitas masyarakat makin terbatas selama PSBB.

Pandemi covid-19 mulai berdampak terhadap sektor ekonomi di Kota Pekanbaru.

Hotel dan restoran mulai tutup sementara.

Tim Kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru masih melakukan verifikasi terhadap data calon penerima bantuan sosial.

Mereka mengantisipasi adanya data ganda atau data tumpang tindih.

Apalagi sempat ada temuan orang kaya yang ikut mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial.

Tim sempat mendapati laporan tersebut.

"Banyak sekali informasi, bahkan katanya ada orang kaya yang mendaftar," jelas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Rabu (22/4/2020).

Menurutnya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sedang melakukan finalisasi terhadap data jumlah penerima bantuan sosial selama beberapa hari ini.

Mereka fokus pada data calon penerima bantuan Cadangan Besar Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton.

"Saat ini finalisasi, ada juga validasi agar bisa disalurkan dengan tepat sasaran" terangnya.

Tim juga sedang mendata masyarakat yang terkena dampak covid-19 di Kota Pekanbaru.

Bantuan ini bakal disalurkan saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Ingot mengaku belum bisa menyampaikan data jumlah penerima bantuan.

Ia menyebut saat ini masih berupa data mentah.

Ada sekitar puluhan ribu calon penerima bantuan ini.

Tim pun melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.

Mereka ingin memastikan calon penerima layak menerima bantuan sosial tersebut.

Kuotanya pun berdasarkan calon penerima yang butuh bantuan untuk masyatakat rentan miskin.

"Kalau masyarakat miskin sudah ada bantuan rutin untuk mereka. Data jumlaha calon penerima sedang kita gesa,"

Ia menyebut ada sejumlah mekanisme dalam proses pendataan calon penerima bantuan ini.

Proses pendataan dan validasi data dilakukan oleh para RT dan RW.

Nantinya data tersebut mendapat pengesahan dari lurah dan camat. I

a mengingatkan masyarakat untuk tidak gampang percaya dengan jalur pendataan lain selain dari RT dan RW.

"Kalau ada orang lain mendata selain RT atau RW, ini harus dipertanyakan. Bisa jadi ada bantuan dari pihak lain atau hoaks," paparnya.

Ingot mengingatkan agar masyarakat bisa berhati-hati dalam kondisi saat ini.

Ada saja pihak yang mencoba mengambil kesempatan di air keruh.

"Kalau bantuan itu dari pemerintah pasti melalui RT atau RW dan disahkan lurah dan camat," ulasnya.

Gubernur Riau Syamsuar Bawa-bawa Hati Nurani

Gubernur Riau (Gubri) tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat melihat adanya kepala daerah yang masih uring-uringan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya.

Sebab saat ini penyebaran virus corona di Riau semakin mengkhatirkan. Sehingga dibutuhkan aturan dan ketegasan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Satu diantaranya adalah dengan melaksanakan PSBB.

Gubri mengungkapkan, saat ini Riau sudah masuk posisi ke - 9 terbesar penyeberan virus corona (covid-19), dan beresiko akan lebih luas lagi terdampak terhadap seluruh masyarakat, yang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Untuk itu, Gubernur Riau Syamsuar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menetapkan status PSBB mengikuti kejak Kota Pekanbaru.

Kemudian ia juga berharap agar jangan ada lagi kepala daerah yang mementingkan diri sendiri, daripada masyarakar luas.

“Saya kecewa kalau ada kepala daerah yang menolak PSBB. Kita ini harus menyelamatkan masyarakat kita. Sebenarnya kalau sayang dengan rakyat, bagaimana mendahulukan kepentinagn rakyat dan keselamatan rakyat,” kata Gubri usai rapat virtual dengan Bappenas, Rabu (22/4/2020).

"Riau ini beresiko tinggi dan masuk zona merah. Kita ini masuk peringkat 9 terbesar penyebaran covid-19. Sekarang ini Pekanbaru, Dumai dan Kampar masuk zona merah. Sebentar lagi Pelalawan masuk zona merah, tidak perlu menunggu lagi,” ujar Gubri.

Dijelaskan Gubri, untuk memutus matai rantai penyebaran covid-19, tidak ada jalan lain selain menetapkan status PSBB.

Jangan sampai terjadi kasus penyebaran di daerah terjangkit, masuk ke daerah yang belum terjangkit, dan semakin banyak masyarakat yang terdampak covid-19, akibat dari kontak dengan orang yang terjangkit.

“Apakah kita menunggu banyak yang meninggal, kita ingin memutus mata rantainya. Riau ini punya resiko tinggi mari kita bersatu melawan covid ini. Kiranya terbuka hati nurani kepala daerah dapat melaksanakan PSBB,” kata Syamsuar.

KAMPAR ZONA MERAH Covid-19 Segera PSBB

Kampar adalah satu dari daerah tingkat dua atau kabupaten di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat.

Mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19, Kampar sudah mendirikan Posko Covid-19 di perbatasan dengan Sumatera Barat.

Kini, tiga Kabupaten Kota di Riau resmi ditetapkan sebagai daerah terjangkit dan masuk dalam zona merah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Setelah Kota Pekanbaru dan Dumai, kini giliran Kabupaten Kampar yang dinyatakan masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 di Riau.

Masuknya Kabupaten Kampar dalam zona merah penyebaran Covid-19 secara resmi diumumkan oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Rabu (22/4/2020).

Ditetapkannya Kampar sebagai daerah terjangkit, sekaligus menambah daftar panjang wilayah terjangkit Covid-19 di Riau.

"Saat ini telah ditetapkan Kabupaten Kampar sebagai wilayah zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini saya berharap supaya Kampar bisa mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secepatnya," katanya.

Ditetapkannya Kabupaten Kampar sebagai zona merah Covid-19 ini, maka siapapun warga yang bepergian ke luar kota dari Kabupaten Kampar, maka yang bersangkut otomatis akan langsung berstatus menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Gubri berharap kepada Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan wilayah zona merah Covid-19 untuk bisa mengajukan PSBB.

"Sekarang kita menunggu usulan PSBB dari Bupati, nantinya akan menyusul Kabupaten Pelalawan, Siak, dan Bengkalis yang akan masuk menjadi daerah terjangkit, apabila pemerintah daerah tidak bersikap cepat atau tanggap," katanya.

Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Kampar berstatus zona merah tersebut, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menganggap enteng wabah ini.

Sosial Distancing dan Pysikal Distancing harus benar-benar dilaksanakan olah masyarakat.

Syamsuar kemudian mengimbau kepada masyarakat Kampar untuk tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan tetap berada di rumah. Apabila terpaksa keluar harus menggunakan masker, serta beribadah di rumah," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Rabu (22/4/2020), jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kampar sebanyak 38 orang, 17 diantaranya masih dirawat dan 15 sudah sembuh dan sudah pulang.

Sedangkan yang meninggal dunia ada 6 orang.

Sementara untuk pasien yang positif Covid-19 di Kampar jumlah ada 3 orang dan seluruhnya masih menjalani perawatan di RSUD Bangkinang.

PSBB di Pekanbaru - Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang.