Dana Hibah untuk Jatim Capai Triliunan Rupiah, Tapi Warga Madura Nilai Belum Rasakan Dampak Positif
Satu di antara indikasinya, masih banyaknya masyarakat di empat kabupaten di Madura hidup di bawah garis kemiskinan
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS JATIM) menyebut gelontoran hibah bernilai triliunan rupiah di Jawa Timur belum berdampak positif bagi masyarakat Madura. Mereka menuding kebijakan dana hibah tidak bisa dikelola secara benar.
Center For Islam and Democracy Studys (Cide) sebagai salah satu elemen massa di GAS Jatim menyorot dana hibah yang tidak ter-SPJ-kan sebesar Rp2,9 triliun. Data tersebut dikutip dari dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
Tokoh masyarakat Madura, KH Imron Fatah menjelaskan dana hibah yang digelontorkan tidak dirasakan warga di empat kabupaten di Pulau Madura. Yakni, Bangkalan, Sampang, Sumenep, maupun Pamekasan.
Tak mengherankan apabila banyak pihak yang menanyakan alokasi dana hibah di Pulau Garam. "Dana hibah yang masuk triliunan, tapi kehidupan masyarakat Madura tidak juga membaik," kata KH Imron Fatah dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/8/2020).
• Susul 3 Negara Asia Lainnya, Filipina Resmi Umumkan Resesi Saat Corona Ini, Indonesia Ikut Terimbas?
Satu di antara indikasinya, masih banyaknya masyarakat di empat kabupaten di Madura hidup di bawah garis kemiskinan. Pun demikian pula dengan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum signifikan.
"Kalau betul ada anggaran sebesar itu, kenapa masih ada warga miskin, infrastruktur jalan, infrastruktur air yang masih buruk. Kan kasihan rakyat," tegas Imron Fatah.
KH Imron Fatah berharap ada transparansi penggunaan anggaran. "Harusnya bisa dirasakan wujud pembangunan. Tapi nyatanya masih ada jalan yang rusak," tandas dia.
• Sukses Juga Cantik, Tapi Wanita Pengusaha Ini Bisa Ditipu Pacarnya Pria Asal Iran, Apapun Diberikan
• Kebelet VIRAL! Emak-emak di Jatim Tak Ingin Kalah Dengan ABG, Menari TikTok di Jembatan Suramadu
Selain KH Imron Fatah, keresahan ini juga disampaikan kelompok masyarakat lainnya seperti Jaga Jatim, Lira, BEM UIN Sunan Ampel, Pusdira, hingga Center For Islam and Democrasi Studys (Cide). Bahkan, apabila hal ini tak mendapatkan tanggapan, mereka akan menggelar aksi di DPRD Jatim dan Pemprov Jatim.
Sekjen Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim), Didik menambahkan adanya tumpang tindih program antar kelembagaan. Misalnya, Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), Dana Desa, Pokok Pikiran (Pikir) dari DPRD Kabupaten di Madura.
"Anehnya program itu tidak bisa dibedakan. Padahal juga ada program dari pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan pembangunan tidak tepat sasaran, dan berpotensi tumpang tindih," terang Didik.
Mantan Ketua Cabang PMII Pamekasan ini, berharap segera ada solusi. "Jangan sampai bantuan ini menjadi bancaan. Karena itu, harus ada tata kelola dana hibah bisa dipertanggungjawabkan secara profesional," ujar dia.
• Ini Baru Pemimpin,Khofifah Pastikan Internet Gratis Seluruh Desa di Jatim untuk Siswa Belajar Daring
• Risma Sebut Kasus Covid-19 di Surabya, Faktanya: Kota Surabaya Masih Mendominasi di Jatim
Terpisah, Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi akan menjadikan landasan pihaknya dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif Jawa Timur. Legislatif dari dapil Jatim 14 (Madura) ini siap menglarifikasi temuan warga Madura, jika memang ada indikasi kerugian negara.
"Kita akan mengkoordinasikan sekaligus mengalirifikasi agar tidak ada kerugian negara," kata Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN) ini. (*)
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul GAS Jatim: Masyarakat Madura Belum Rasakan Dampak Positif Hibah Triliunan Rupiah,
