TAK Hanya Vanuatu, Kedaulatan RI Juga Kerap Diganggu Negara Ini, 'Jangan berkhayal Jadi Orang Papua'

Apalagi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1945.

“PBB dan komunitas global sudah mendukungnya sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, permanen dan tak mungkin diubah,” ujarnya.

Ternyata, bukan kali ini saja kedaulatan Indonesia diusik oleh negara-negara yang berada di Samudera Pasifik.

Sidang PBB ke-71 (2016)

Dalam sidang PBB ke-71 tahun 2016 lalu, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, menuding adanya pelanggaran HAM di tanah Papua.

Enam negara Pasifik itu juga menuding bahwa Pemerintah Indonesia tidak menangani masalah ‘penggaran HAM’ di Papua dengan baik.

Enam negara itu menyatakan keprihatinan atas kondisi di Papua.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, mengatakan, dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat terkait dengan keinginan daerah itu untuk merdeka.

"Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Nara menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB," kata Nara.

"Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," katanya.

Sidang PBB ke-72 (2017)

Dalam sidang PBB ke 72 tahun 2017, Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies kembali membicarakan tentang Papua dan Papua Barat.

Isu Hak Asasi Manusia turut dibawa dalam sidang PBB ke 72.