Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Diserang Netizen Indonesia Soal Dukungan Kemerdekaan Papua, Pemerintah Vanuatu Bereaksi

Baru-baru ini pemerintah Indonesia lewat perwakilannya di PBB memperingatan Vanuatu karena mengangkat isu pelanggaran HAM Papua.

Editor: Ilham Yafiz
Kolase dan tangkapan layar YouTube
Vanuati dipermalukan Indonesia di PBB karena diduga sering kompori separatis Papua 

Tetapi, katanya, beberapa serangan komentar bernada rasis dan penghinaan itu merupakan dari akun palsu atau 'bot'.

"Maksud saya, itulah yang dikenal dalam bisnis sebagai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, karena tidak otentik bagi akun kami, ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari luar," katanya.

Artinya, Nick menuduh bahwa akun-akun yang menyerang media sosial Vanuatu adalah akun palsu yang sudah terkoordinasi.

Ini bukan pertama kalinya akun 'bot' Indonesia dituduh mengomentari dan melakukan spaming di setiap unggahan media sosial Vanuatu.

Pada Oktober tahun lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus lebih dari 100 akun Facebook dan Instagram di Indonesia, yang disebut sebagai "perilaku tidak autentik yang terkoordinasi".

Ia menambahkan, pihaknya belum menghapus komentar bernada rasis dan bermuatan politis karena dikhawatirkan malah akan memperburuk situasi.

Tapi dari pantauan Serambinews.com dalam akun Instagram @vanuatuislands, mereka telah mematikan kolom dan membatasi komentar disetiap postingan.

"Kami adalah negara demokrasi kami juga menerima orang Indonesia, bukan kebijakan kita untuk mengecualikan orang," ujar Nick.

Sejak Senin (28/9/2020) tagar Vanuatu bertengger di jajaran trending topik Twitter Indonesia.

Sejumlah media memberitakan soal Vanuatu yang sudah lima kali menyerang Indonesia di Sidang PBB terkait permasalahan Papua.

Pada Sidang PBB ke 75 yang digelar pada Minggu (27/9/2020), Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman mengungkapkan adanya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi itu.

Negara Vanuatu ini memang suka ikut campur mengenai masalah Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Hal itu dimulai dari sejak Sidang PBB ke-71 tahun 2016 silam.

Sejumlah isu kerap dilontarkan, yang pada intinya Vanuatu menginginkan kemerdekaan bagi Bumi Cendrawasih.

Dalam Sidang PBB ke-75, Diplomat Perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu langsung membantah tudingan tersebut dengan menggunakan hak jawabnya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved