Jika Joe Biden Memimpin AS, Ini Sederet Prioritas Kebijakan Luar Negerinya, Analisa Pakar Asing
"Daftar prioritas yang dilakukan" Biden adalah memperbaiki hubungan yang tegang dengan para sekutu, terutama dengan NATO,
lihat foto
Dalam kampanyenya, Biden membingkai tugas ini sebagai langkah besar untuk menyelamatkan citra Amerika yang rusak dan menggalang kekuatan demokrasi untuk melawan apa yang dipandangnya sebagai peningkatan gelombang otoritarianisme.
Namun, upaya Biden bakal lebih banyak gaya daripada substansi, kata Danielle Pletka dari American Enterprise Institute yang konservatif.
Dia berpendapat bahwa pemerintahan Trump telah mencapai banyak hal di panggung global, hanya dengan sikap "siku yang tajam".
"Apakah kita kehilangan teman untuk pergi ke pesta? Tentu," kata Pletka.
"Tidak ada yang ingin pergi ke pesta dengan Donald Trump. Apakah kita telah kehilangan kekuatan dan pengaruh penting pada metrik yang sebenarnya selama 70 tahun terakhir? Tidak," katanya.
Baca juga: Joe Biden Optimis Jadi Presiden AS: Kami akan Menangkan Perlombaan Ini
Perubahan iklim
Berbicara tentang substansi, Joe Biden akan menjadikan "perang terhadap perubahan iklim" sebagai prioritas serta bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris, yang merupakan salah satu kesepakatan internasional yang ditinggalkan Donald Trump.
Dalam masalah ini, kedua pria itu bertolak belakang.
Trump melihat penanggulangan pemanasan global sebagai ancaman bagi ekonomi. Dia telah mempromosikan bahan bakar fosil dan membatalkan sejumlah perlindungan lingkungan dan peraturan iklim.
Sementara, Biden mempromosikan rencana ambisius senilai 2 triliun dollar AS (Rp 28,4 kuadriliun) untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dalam mengurangi emisi.
Dia mengklaim akan melakukan ini dengan membangun ekonomi energi bersih, menciptakan jutaan pekerjaan dalam prosesnya. Terkait ancaman pemanasan planet, pilpres ini penting bagi dunia.
Baca juga: Kerusuhan Pilpres AS Meledak! Pendukung Joe Biden Tak Kalah Beringas, Ludahi Polisi dan Pembakaran
Iran
Joe Biden mengatakan dia siap untuk bergabung kembali dengan perjanjian internasional lain yang ditinggalkan oleh Trump, yaitu kesepakatan yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan menurunkan program nuklirnya.
Pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018, dengan mengatakan perjanjian kendali senjata terlalu sempit untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, dan terlalu lemah dalam membatasi aktivitas nuklir, yang berakhir seiring waktu.
Amerika telah memberlakukan kembali sanksi dan terus memberikan tekanan ekonomi.
![[FULL] 'Migrasi' Besar Projo Pepet Prabowo, Pakar: Gerindra Tak Akan Mau Dimasuki Gerbong Bermasalah](https://img.youtube.com/vi/7kJCJ3lPDXQ/mqdefault.jpg)
