China Semakin Arogan Ganggu Kedaulatan Taiwan, Kini Susun Daftar Hitam Pendukung Taiwan
China semakin liar mengganggu kedaulatan Taiwan dengan mempertimbangkan penyusunan daftar hitam pendukung Taiwan.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - China semakin liar mengganggu kedaulatan Taiwan dengan mempertimbangkan penyusunan daftar hitam pendukung Taiwan.
Upaya ini akan memungkinkan Beijing mencoba mengambil langkah hukum terhadap Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.
Taiwan mengutuk rencana itu setelah surat kabar pro-Beijing yang berbasis di Hong Kong Ta Kung Pao pertama kali melaporkannya bulan ini.
Tabloid China Global Times menyebutkan, daftar itu bisa mencakup pejabat senior Pemerintah Taiwan.
China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Sedang Pemerintah Taiwan mengatakan, wilayahnya sudah menjadi negara merdeka bernama Republik China, nama resmi Taiwan, meskipun China menolak posisi ini.
Baca juga: Pak RT di Inhil Terkejut Lihat Sosok Tubuh Tergantung di Pondoknya, Wajah Korban Sudah Membiru
Baca juga: VIDEO Nikita Mirzani Merasa Terancam dan Sengaja Hindari Kerumunan, Ini yang Ditakutkannya
Baca juga: Bantah Biden Rasa Obama, Joe Biden: Ini Bukanlah Pemerintahan Obama Periode Ketiga
Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan, "daftar separatis Taiwan yang fanatik" yang sekarang sedang Pemerintah China pertimbangkan hanya ditujukan pada sejumlah kecil pendukung kemerdekaan dan yang mendanai mereka.
"Ini sama sekali tidak ditujukan untuk sebagian besar rekan senegara China di Taiwan," katanya dalam jumpa pers reguler di Beijing, Rabu (25/1), seperti dikutip Reuters.
Zhu tidak memberikan perincian atau kerangka waktu, hanya mengatakan, China akan mengambil "langkah-langkah yang ditargetkan untuk menghukum berat sesuai dengan hukum" mereka yang dipandang sebagai pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan.
Media China mengatakan, Undang-Undang Anti-Pemisahan 2005, yang mengamanatkan penggunaan kekerasan jika China menilai Taiwan telah menyatakan kemerdekaan, serta Undang-Undang Keamanan Nasional bisa digunakan untuk menuntut mereka yang ada dalam daftar tersebut.
Hanya, pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, dan para pemimpin Pemerintah Taiwan tidak mengunjungi China.
Artikel ini sebelumnya tayang di Kontan
