Breaking News:

Eksekusi Sisa Pidana Denda Miliaran Rupiah Segera Dilakukan, MA Tolak PK PT Peputra Supra Jaya

MA telah menerbitkan putusan atas PK yang diajukan PT PSJ beberapa waktu lalu, sebagai upaya atas putusan kasasi yang menjatuhkan pidana denda Rp 5 M

Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Tribunpekanbaru.com/Johanes
Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Lama tidak terdengar, perkara Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Peputra Supra Jaya (PSJ) Kabupaten Pelalawan tahun 2018 ternyata sudah bergulir ke Mahkamah Agung (MA).

Dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

MA telah menerbitkan putusan atas PK yang diajukan PT PSJ beberapa waktu lalu, sebagai upaya atas putusan kasasi yang menjatuhkan pidana denda Rp 5 miliar.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Pelalawan itu harus membayar denda tersebut kepada negara atas kasus yang menjeratnya.

Baca juga: Uang Muka Cuma Rp1 Juta Bisa Bawa Pulang Yamaha Gear 125, Motor Matic Multiguna Mengaspal di Riau

Baca juga: Pelaku Pembakar Istri Kritis, Derita Luka Bakar Parah, Jalani Perawatan Intensif di ICU RSUD Dumai

Baca juga: LISA Dibuntingi Pejantan Liar, Gajah Betina di TNTN Pelalawan Melahirkan Tanpa Dibantu Petugas

"MA menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan PT PSJ atas putusan kasasi kasus IUP. Kami sudah menerima pemberitahuan putusannya," ungkap Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH kepada tribunpekanbaru.com Minggu (13/12/2020).

Kajari Nophy menyebutkan, pihaknya masih menunggu putusan lengkap secara resmi dari MA sebagai dasar untuk melaksanakan langkah selanjutnya.

Kejaksaan sebagai eksekutor akan melakukan eksekusi terhadap pidana denda yang hingga kini belum ditunaikan perusahaan pabrik kelapa sawit itu.

Selama ini PT PSJ beralasan menunggu putusan PK dan belum membayar sepenuhnya denda Rp 5 M yang dijatuhkan pengadilan.

Hingga saat ini PT PSJ baru membayar Rp 1 M dari Rp 5 M denda, dengan cara dicicil dua kali masing-masing Rp 500 juta.

"Selama ini perusahaan beralasan menunggu PK dari MA untuk melunasi denda. Sekarang tak ada alasan lagi. Kita akan siapkan langkah eksekusi selanjutnya," tegas Nophy.

Seperti diketahui, Pidana denda sesuai dengan putusan kasasi nomor 1.847K/PID.SUS.LH/2018 tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PSJ.

( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved